Yusen Balai Besar: “Saya Penyidik PNS Dirjend Sumber Daya Air Bukan Pengurus Pencairan”

88
413

beritaindonet.com (BANDAR LAMPUNG): Yusen Kaesaline, saat dikonfirmasi mengenai masalah pencairan dana proyek Bendungan di Lampung Timur-Provinsi Lampung mengakui dirinya sebagai penyidk Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jendral Sumber Daya Air. Ia juga menjelaskan dirinya ialah Panitia Pengadaan Tanah di bagian Sekretariat yang tertuang pada Surat Keputusan Gubernur Lampung Tentang Pengadaan Tanah Bendung Gerak Jabung, Kabupaten Lampung Timur-Provinsi Lampung

“Saya bukan pengurus pencairan, tetapi pejabat Penyidik PNS Dirjen Sumber Daya Air, selaku panitia pengadaan tanah di bagian kesekretariatan yang tertuang pada SK Gubernur Lampung tentang Pengadaan Tanah Bendung Gerak Jabung,” jawab Yusen ke beritaindonet.com melalui konfirmasi WhatsApp

Hal-hal yang dipertanyakan beritaindonet.com kepada Yusen seputar terjadinya masalah yang disoroti terkait keabsahan surat-surat yang telah menerima uang dan para calon penerima uang ganti rugi tahap lanjutan. Termasuk masalah hukum pidana yang masih aktif yang menyandung lurah setempat (Kaderi) sipembuat surat terduga palsu.  Berhubung di Polda Lampung sekarang ini sedang tersandung masalah dugaan penyalahgunaan wewenang dan pemalsuan surat; Ditengah dijadikan tersangka Pemalsu, dibarengi juga adanya pencairan uang Negara dari BRI Cabang Tanjungkarang.

Penyidik PNS ini mengakui adanya  surat pernyataan penerima uang sebelum menerima ganti lahan peruntukan Proyek “Ya benar mereka ada surat pernyataan, untuk lebih lengkap konfirmasi saja ke BPN Lamtim selaku panitia pengadaan tanahnya,” ujar Yusen saat dikonfirmasi, Rabu (23/1/2019).

Masalah yang terjadi diakui Kuasa Hukum salah satu korban (yang merasa berhak dan mempunyai surat yang sah) ketika ada pernyataan pada saat menjelang jam penerimaan sebagian dana, sehingga ada kesan para pihak mengetahui ada masalah serius namun disengaja demi rupiah yang sudah tersedia.

“Pernyataan mereka tujuannya apa, menyelamatkan mereka atau menyelamatkan panitia dan BRI ? Karena Validasi  dilakukan setelah proses semua berakhir, ini gambarannya ada masalah serius“ ujar David Sihombing.

Logika hukumnya menurut David apabila ada pernyataan pertanggungjawaban setelah Validasi, maka sebaliknya Validasi tidak berlaku.  Menurut David tidak perlu ada indikasi pemaksaan membuat pernyataan setelah Validasi, dan di satu sisi: Sudah layak dan patut secara hukum Validasi penerima uang itu batal demi hukum dikarenakan muncul terduga pembuat surat tersangka pemalsuan sebelum pencairan.

“Atau begini, salah seorang yang dicairkan bernama Sirin, mana surat tanahnya seperti SKT, Berita Acara Tua-Tua Kampung dan lain sebagainya, mengapa masuk dalam daftar nominatif  ? Jika Panitia sanggup menunjukkan suratnya, foto kopian saja, salut saya!” ungkap David    

Berhubung menurut David, sipenerima dana yang diduga suratnya dipalsukan atau tidak ada yang jelas sekarang ini malah terbalik melaporkan Kliennya di Polda Lampung. Setelah pencairan dana dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanjungkarang, Klien Kuasa Hukum ini dipanggil di Polda Lampung. “Klien saya terlapor kedua, terlapor pertama ialah Bapak Alm. Doddy Syahrun Tanjung (yang dilaporkan sebelum alm., “ kata kuasa hukum Suwardi Ibrahim ini.

Sebenarnya kata David besar harapannya kasus ini terungkap meski Kliennya dilaporkan ke Polda Lampung, namun rencana awal berkeinginan ditunjukkan surat tanah Pelapor yang dilaporkan Pelapor melalui Kuasa Hukumnya atas dugaan pemalsuan Akta Jual Beli atas objek tanah peruntukan Proyek Bendungan di Desa Sumber Rejo Kec. Wawai Karya, Kabupaten Lampung Timur. Namun kata dia, malah penyidik mengakui surat Sirin tidak dapat ditunjukkan, karena tidak ada.

“Kami jadi bingung, awalnya saya berfikir klien saya belum tentu benar, informasi penyeliidikan bahkan Sirin yang sudah menerima uang pembayaran pada lokasi tanah yang diakui klien saya miliknya sesuai surat, ternyata hanya masuk daftar nominatif/telah Validasi BPN, tidak ada suratnya yang bisa ditunjukkan meski hanya fotokopi,” pungkas David

Lebih mengherankan lagi lanjut David, ketika yang diketahui sebagai Pelapor tidak membenarkan ada Laporan Polisi dilaporkan  di Polda Lampung. “Ini parah, setahu kami, Pelapor adalah Arsil Salim kuasa hukum Sirin dkk, namun saya kontak langsung di depan Penyidik saat BAP klien saya, tidak mengakui ada Laporan Polisi, ada bagusnya kasus ini di konfrontir antara Pelapor dan Terlapor untuk menghindari penyelundupan hukum, jika klien saya benar tidak dilaporkan, mengapa dipanggil ? Kalau saya katakan kemungkinan Pelapor lupa atas laporannya tidak mungkin, “ jelasnya.

Sementara itu, Jumat (25/1/2019) keluarga besar dan tim beberapa perwakilan lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat, termasuk kuasa hukum Suwardi Ibrahim mendatangi Kantor Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Lampung, menanyakan kebenaran informasi koordinasi dengan BPN Provinsi Lampung sebelum saat berkumpulnya calon penerima gantirugi di BRI  Tanjungkarang pencairan malam hari, Selasa (11/12/2018). Namun diakuinya Kepala BPN Bambang Hendrawan tidak di tempat.

“Saat di BPN-pun, awalnya info ada Kepala, namun tiba-tiba informasi tidak ada di tempat, setelahnya dianjurkan bertemu dengan Kabid terkait, namun tiba-tiba informasinya tidak ditempat, pada hal masih sekitar Pukul 13.00 WIB, jika tidak salah nama petugas bagian Depan bernama Romi,” David.

Harapannya disampaikan agar tidak terjadi perbuatan yang sama pada tahap pencairan lanjutan, mengingat uang Negara tidak boleh dipermainkan. “Jika yang sah diabaikan, dan jika yang palsu dilegalkan atau divalidasi, masalahnya seumur hidup bahkan dunia akhirat, bicara tanah itu sakral, bukan soal uangnya, jika kita terima uang hak orang lain, maka uang itu tidak bisa kita makan, uang itu yang akan memakan kita, dari turun temurun selalu ada akibat pada pengambilan atau peniadaan hak orang lain” kata David Sihombing.

Diberitakan sebelumnya Suwardi Ibrahim melalui kuasa hukumnya menegaskan seogianya yang layak menerima pembayaran adalah kliennya tanpa perlu banyak pertimbangan, karena surat- surat yang dibuat tersangka tahun 2017, sementara Ia (Swardi Ibrahim) sudah mempunyai tanah tersebut dari tahun sembilan puluhan. Dijelaskan, bahwa surat tanah Kliennya luas kurang lebih 127 hektar mempunyai dasar seperti Surat Keterangan Tanah (SKT), dilengkapi dengan surat pemeriksaan tua-tua kampung, terdapat surat akta Camat, serta sudah ada tandatangan atas nama Kepala BPN Lampung Tengah (sebelum pemekaran) menyatakan layak ditebitkan hak milik, termasuk sudah ada surat ukur”.

David Sihombing juga mengaku tidak menemukan logika bagaimana jadinya tanah tersebut dibayarkan dan tidak sesuai sesuai lagi dengan keterangan Kepala BPN Lampung Timur Mangara yang menyatakan jika ada masalah tidak ada pencairan,  sementara masih dalam sengketa pidana dan disatu sisi legalisasi surat-surat tanah tersebut sudah disita Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang dengan Penetapan Nomor: 1437/Pen. Pid/2018/PN. Tjk. Penetapan Pengadilan atas Penyitaan tersebut setelah menerima barang bukti dari Polda Lampung tertanggal 21 November 2018.

“Kepala BPN Lampung Timur pernah memberikan keterangan di Polda Lampung bahwa tanah sengketa tidak akan divalidasi untuk dicairkan.Tanah Klien Saya Bapak Haji Suwardi Ibrahim telah terbit surat ukur, dan ada surat berjudul risalah panitia pemeriksaan tanah A yang berkesimpulan permohonan (permohonan pengajuan penerbitan sertifikat) setuju diluluskan dengan pemberian hak milik.” Tegas David.

Menurut David kesimpulan persetujuan diluluskan dengan pemberian hak milik untuk hak atas milik Kliennya ditandatangani oleh panitia pemeriksa tanah dari Badan Pertanahan Nasional seperti Staf Seksi Pengukuran Hak-hak Atas Tanah oleh bapak Olich Solichin, Staf Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah oleh Kamaruzzaman, Staf Seksi Pengaturan Pengusaan Tanah oleh Suparno, Staf Seksi Penatagunaan Tanah oleh Sodjak Wiryanata, Kepala Desa Sumber Rejo oleh Abdul Manaf, dan Yuli Hardi selaku Staf Sub Seksi Pengurusan Hak-Hak Atas tanah. (R1.1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here