Pengamat Hukum Universitas Lampung Sebut Politisasi Bansos Covid-19 Bisa Langgar UU Pemkab

0
139

BERITAINDONET.COM : Pesawaran – Pengamat Hukum Universitas Lampung (Unila) DR. Yusdianto mengatakan Politisi Bantuan Sosial atau Bansos untuk masyarakat terdampak Covid-19 oleh sejumblah kepala daerah dapat dianggap melanggar Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pasal yang bisa dikenakan yakni Pasal 76 ayat (1) huruf a UU tersebut. “Ini sebuah pasal yang dapat dikonstruksi untuk calon kepala daerah yang melakukan politisasi bansos,” kata DR. Yusdianto kepada Media ini minggu malam (11/05/2020) melalui pesan WhatsApp.

Pasal 76 ayat (1) huruf a berbunyi, kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut dikatakan DR. Yusdianto kepala daerah dan atau wakilnya dapat diberhentikan apabila melanggar ketentuan tersebut. Hal ini tertuang dalam Pasal 78 ayat (2) huruf e UU Pemerintahan Daerah.

Sejumlah kepala daerah memang disorot lantaran dinilai melakukan politisasi bantuan sosial untuk masyarakat. Bupati Dendi Ramadhona misalnya, dikritik karena melabel masker dan sembako bantuan Kementerian Sosial dengan stiker bergambar dirinya.

Tindakan politisasi bansos oleh sejumlah kepala daerah ini pun dikaitkan dengan kontestasi Pilkada 2020. Namun menurut Yusdianto, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada tak bisa serta merta menjerat politisasi bansos oleh para kepala daerah yang juga calon inkumben itu.

Yusdianto mengatakan Bawaslu telah membuat surat edaran untuk jajaran provinsi dan kabupaten pesawaran atau kota. Isinya, Bawaslu daerah diminta melakukan pencegahan politisasi bansos serta mengoptimalkan pengawasan terhadap pejabat yang menguntungkan salah satu paslon dan merugikan paslon lain.

Diberitakan sebelumnya, “Lebih lanjut, Ketua Ayan Arnando. S. Pd ini menyebutkan pemberlakuan sanksi bisa dijatuhkan kepada cakada petahana yang nakal. Hal itu termasuk dalam Pasal 71 UU 10/2016 tentang Pilkada.

Di dalam ayat (3) pasal UU ini, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

“Dalam Ayat (5), Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota,” sebut Ryan Arnando.

“Ayat (6) nya, sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” lanjutnya.

Hal yang sama dikatakan Ryan Arnando, juga termasuk di dalam PKPU 1/2020 tentang Pencalonan Pilkada./ (adi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here