Musrenbang Provinsi Lampung Tahun 2020, Bappenas Rekomendasikan Fokus Penguatan Kesehatan dan Hilirisasi Industri

0
15

BERITAINDONET.COM Lampung – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Lampung Tahun 2020 Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung 2021 via Virtual Meeting.

Dalam Kesempatan ini Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi memberikan sambutan berharap bahwa forum ini merupakan media fasilitasi yang mampu memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat dan elemen pembangunan di Provinsi Lampung. Saat ini perekonomian global mengalami tekanan yang cukup berat sebagai akibat penyebaran cepat COVID-19 ke banyak negara di dunia.

“Perkembangan ini menyebabkan ketidak- pastian yang sangat tinggi dan menurunkan kinerja pasar keuangan global, depresiasi mata uang di banyak negara, serta memperlambat secara drastis arus modal dan investasi pada sektor riil. Prospek pertumbuhan ekonomi dunia juga diprediksi menurun akibat terganggunya rantai penawaran dan permintaan secara global,” ucap Arinal dalam sambutannya.

“Berdasarkan kondisi saat ini, akibat dampak pandemik covid-19, maka tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 adalah Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat dengan fokus: Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi Penguatan Sistem Kesehatan Nasional” ujar Arinal.

Dilanjutkan arahan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI yang diwakili oleh Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Oktorialdi menyampaikan bahwa ada 4 Tahapan yang dilakukan sebagai respon kebijakan menghadapi Covid-19 di Tahun 2021.

Tahap Pertama, penguatan fasilitas kesehatan. Tahap Kedua, Melindungi kelompok rentan dan dunia usaha. Tahap Ketiga, mengurangi tekanan sektor keuangan. Tahap Keempat, program pemulihan ekonomi pasca Covid-19 (RKP 2021).

“Tahap 1-3 saat ini tengah dilakukan dan perlu terus dilakukan hingga penanganan wabah COVID-19 selesai. Tahap 4 merupakan tahap setelah proses penanganan wabah COVID-19 selesai. Mengingat dampak COVID-19 setara dengan bencana besar atau perang, sehingga dibutuhkan program pemulihan ekonomi skala besar dengan pemerintah dibutuhkan program pemerintah sebagai pemain utama” ujar Oktorialdi.

Untuk itu, Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI memberikan rekomendasi arah kebijakan pembangunan lampung, yaitu mendorong transformasi ekonomi ke arah hilirisasi industri yang mengolah hasil-hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan.

Meningkatkan produktivitas budidaya pertanian rakyat dan mempercepat pembangunan perdesaan. Memperkuat kapasitas pemerintah daerah dan desa dalam pengembangan ekonomi lokal dan pengelolaan dana desa. Mempercepat pembangunan sumber daya manusia dengan fokus peningkatan akses pendidikan menengah atas. Memperkuat ketahanan dan kesiapan sistem kesehatan daerah.

Acara berlanjut dengan Arahan Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Plh. Dirjen Bina Bangda, Hari Nur Cahya Murni menyampaikan fokus penggunaan hasil penyesuaian anggaran dengan adanya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan No. 119/2813/SJ dan 177/KMK.07/2020.

“Pertama, Belanja Bidang Kesehatan berupa Pengadaan alat pelindung diri (APD) tenaga medis, sarana & peralatan layanan untuk masyarakat, dan Penanganan pasien Covid-19. Kedua, Penyedia Jaring Pengamanan Sosial berupa Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat adanya pandemi Covid-19. Ketiga, Penanganan Dampak Ekonomi berupa Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi dalam rangka memulihkan dan menstimulasi kegiatan perekonomian di daerah” ujar Nur Cahya.

Kegiatan ditutup dengan forum diskusi bersama para pihak yang hadir dan mengikuti musyawarah ini. diharapkan pembangunan Provinsi Lampung dapat terus berjalan dan seluruh elemen dapat bersama-sama untuk berjuang menghadapi penyebaran virus Covid-19 dan dampak yang akan ditimbulkannya.

Kegiatan yang dilaksanakan secara online ini dihadiri oleh Anggota DPD RI, Anggota DPR RI, Perwakilan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI, Perwakilan Menteri Dalam Negeri RI. Gubernur Lampung, Wakil Gubernur Lampung, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung, Anggota Forkopimda Provinsi Lampung, Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung, Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staf Ahli Gubernur, Kepala OPD dan InstansiVertikal Provinsi Lampung, Para Rektor, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan, Akademisi, Kalangan Dunia Usaha, serta Tamu Undangan lainnya via online (rls/red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here