Eksepsi Terdakwa Advokat David Sihombing: Posisi Terdakwa II Terbalik Dalam Dakwaan, Termasuk Halangan Domain Perdata (Jilid III)

0
30

BERITAINDONET.COM, Lampung: Selain membahas adanya kejanggalan mendalam dalam pembuatan dakwaan Terdakwa Advokat yang disidang bersama Kliennya bernama Subroto, Kuasa Hukum ungkap hal fatal yakni krologi surat dakwaan terbalik dalam menyusun posisi dua terdakwa, yang membuat dakwaan tidak layak disidangkan. Sidang lanjutan Kamis, (1/4/2021), dipimpin hakim Fitri, dengan anggota Hendri dkk.

Dengan tegas tersampaikam dalam eksepsi tertulis Tim Kuasa Hukum bahwa selayaknya persidangan tidak dilanjutkan. “Bahwa HAL YANG PALING MEMBINGUNGKAN YAITU TERKAIT BAHASA DALAM DAKWAAN “….. TANAH MILIK KLIENNYA YAITU TERDAKWA II ….” Siapa terdakwa II ? Terdakwa II (dua) setahu Kami adalah David Sihombing. Terdakwa II tidak pernah berposisi sebagai klien, melainkan berposisi sebagai Advokat atau Pengacara Bahwa Terdakwa II dalam dakwaan pada lembar ke-3 baris ke-29 disebut sebagai pemilik tanah dan klien. Hal ini jelas terbalik secara jelas, baik secara makna dan susunan, dan adalah hal yang mustahil mencari bukti nantinya dalam pokok perkara dalam susunan yang terbalik. Hal ini jelas tidak sesuai dakwaan yang benar, tidak jelas, tidak cermat, dan benar-benar kontradiksi, dan secara hukum tidak ada alasan hukum pernyataan dakwaan yang diatur terbalik dinyatakan layak disidangkan, karena dakwaan JPU harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak layak disidangkan dalam pokok perkara” disampaikan dalam keberatan tertulisnya.

Lebih lanjut diurai, bahwa ketentuan pasal 81 KUHP “Penundaan penuntutan pidana berhubungan dengan adanya perselisihan pra- yudisial, menunda daluarsa. Bahwa merujuk pada ketentuan hukum yang mengatur di internal peradilan di Indonesia, peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 1956: Pasal 1 menegaskan “apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata tentang suatu kepemilikan barang, maka pemeriksaan pidana nya ditangguhkan.

“Merujuk Yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 221/Pid.B/2016/PN. Mnd tertanggal 25 juli 2016, dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

  • Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 81 kuhpidana, telah ditegaskan apabila terdapat perselisihan prayudicial penuntutan pidana tidak berlaku ketentuan daluarsa.
  • Bahwa sesuai perma nomor: 1 tahun 1956 pada pasal 1 telah menegaskan apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata tentang suatu kepemilikan barang, maka pemeriksaan pidananya dapat ditangguhkan; Juga terdapat peristiwa hukum tentang status kepemilikan atas suatu hak milik, yang berkaitan dengan materi dakwaan telah ada sengketa perdata nomor: 128/pdt.g/2014/pn. Tjk, yang sampai saat ini belum berkekuatan tetap karena masih dalam proses upaya hukum. Hal ini menunjukan bahwa status tanah sebagai dasar utama pelaporan yang mengaku korban sangat menentukan dalam pembuktian materil pokok perkara. Dengan demikian dengan masih adanya dua klaim di atas tanah tkp maka sangat sulit mencari kepastian hukum pada pokok perkara, berhubung yang menjadi korban dalam perkara a quo bukan pengendara yang mengalami kecelakaan lalu lintas sesuai bunyi pasal 192 melainkan yang mengaku pemilik tanah, karena itu pemeriksaan materil harus di hentikan. Pada ketentuan hukum dan putusan pengadilan yang menjadikan landasan prejudichill geschill menangguhkan perkara pidana karena adanya sengketa keperdataan.

Maka menurut kuasa Terdakwa sangat beralasan hukum terhadap surat dakwaan jaksa/penuntut umum belum dapat diperiksa pokok perkara nya, status TKP (tempat kejadian perkara) untuk yang mengaku korban dalam perkara a quo masih melekat sengketa perdata masuk dalam putusan perkara Nomor: 25 tahun 2020 dan isi nya telah sah milik subroto. Oleh karena itu dakwaan Jaksa harus batal/dibatalkan karena domain perdata yang masih melekat (Parulian S./R.1.1).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here