Dampak Covid-19, Rutan Kelas I Bandar Lampung Bebaskan 249 orang Napi, Di Target Hingga 7 April.

0
118

BERITAINDONET.COM Bandar Lampung – Untuk menekan kepadatan hunian dan antisipasi pencegahan COVID-19 di lingkungan Rutan Bandar Lampung ada beberapa upaya Rutan mengurangi warga binaannya, salah satunya dengan pemberian pembebasan bagi para warga binaannya (napi). Pembebasan ini terus dilaksanakan secara masif dengan memberikan asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana.

Kepala Rutan (Karutan) Kelas I Rony Kurni menjelaskan, bahwa pembebasan asimilasi sesuai terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI No 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid -19 Kemenkumham Nomor M.HH – 19.PK.01.04.04. Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan pembebasan Naripidana dan anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam rangka Penyegahan dan penangulangan Penyebaran Covid -19.

Ditambahkannya, Surat edaran Nomor : PAS-497.PK.01.04.04 tahun 2020 tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 menjadi dasar hukum untuk dilakukan pembebasan bersyarat.

“Untuk itu Rutan kelas I Bandar Lampung merencanakan pengeluaran Asimilasi (sudah ada SK asimilasi, sedang menjalani subsider yakni 22 orang warga Binaan dan selanjutnya rencana pengeluaran asimilasi sudah ada SK tanpa subsider sebanyak 50 orang warga binaan. Dengan total Asimilasi Narapidana yang akan di asimilasi pengeluaran sebanyak 72 orang warga binaan, dan yang akan diasimilasikan hingga tanggal 7 april 2020 mencapai 249 orang warga Binaan,” ungkapnya saat jurnalis Berita Indonesia Net mengkonfirmasi Karutan, Jumat (3/4).

Karutan Kelas I Bandar Lampung mengatakan, bahwa dengan terbitnya peraturan tersebut, kini warga binaan bisa dikeluarkan dengan dua metode yaitu integrasi dan asimilasi. Menurut Rony saat ini jajarannya tengah memproses 72 orang warga binaan guna menjalankan program asimilasi hingga tanggal 7 April 2020 nanti. Namun, perlu diingat bahwa program ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang menjalani pidana umum dan bukan pidana yang terkait dengan Peraturan Pemerintah No.99 Tahun 2012.

“Seluruh warga binaan yang memenuhi syarat sesuai dengan Permenkumham tersebut kita proses tanpa terkecuali dan tanpa biaya sama sekali. Warga Binaan yang diproses harus bersedia menanda tangani surat pernyataan bahwa akan menjalankan program Asimilasi/PB/CB/CMB dirumah masing-masing dan melakukan isolasi mandiri,” jelasnya.

Rony Kurni mengingatkan, agar warga binaan yang menjalankan program ini tidak main-main untuk mentaati peraturan yang berlaku karena meskipun telah berada di luar rutan, warga binaan tetap dalam bimbingan dan pengawasan Bapas dan Kejaksaan di wilayah hukum tempat mereka tinggal nanti,” tutupnya. (afta/zim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here