KRI Belut 406 Kembali Beroperasi Bungkering BBM Ilegal

0
9

BERITAINDONET.COM – Lampung : Belum dua bulan, dua kapal yang ditangkap Satuan Petugas (Satgas) Badan Keamanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia atau Indonesian Coast Guard (INDCG), KRI Belut 406, sudah lepas dari Polairud Polda Lampung, dan sudah beroperasi lagi di perairan Pelabuhan Panjang.

Kapal yang ditangkap karena kerap melakukan bungkering BBM ilegal di Perairan Laut Lampung, bahkan ABK menyebut sudah kali kedelapan kali dan tidak pernah tertangkap, kini beropersai kembali.

Sebelumnya kedua kapal yang dikenal atas nama milik Bambang Jakarta, atas nama INU PT Teladan Makmur Jaya, dikenal Kapal Empat Saudara, bersama 17 Anak Buah Kapal (ABK) diserahkan ke Direktoart Polair Polda Lampung. Meski kapal yang disuplai kini tidak diketahui keberadaannya, termasuk dari mana asal BBM ilegal itu didapat belum diketahui. “Ya sudah delapan kali mas,” kata salah satu ABK.

Informasi BeritaIndonesia menyebutkan selain ilegal, kapal tersebut tidak memenuhi standar operasi untuk bungkering. Bahkan kuat dugaan BBM ilegal itu berkualitas rendah alias BBM oplosan minyak mentah. Kasus ini telah dilimpahkan ke Direktorat Polisi Air dan Udara (Polairud) Polda Lampung untuk dilakukan penyidikan. Meski demikian, pihaknya Bakamla tetap melakukan monitoring agar perkara tetap berlanjut.

“Penyidiknya dalam hal ini migas minyak dan gas bumi, kemudian polisi. Kita ada monitoring, nanti pasti polisi akan memberikan report perkembangan dari permasalahan tersebut kepada kita di berkas perkara,” kata Kasubid Garopsla Bakamla RI Kol Bakamla Imam Hidayat.

Menurut Imam Hidayat, pihaknya berkoordinasi dengan pihak terkait, untuk mengetahui izin olah gerak, dan dugaan illegal bunkering BBM. “Insyallah dari kapal ini sudah kami koordinasikan dengan Dirpolairud Kombes Pol Ivan. Kita koordinasikan dengan KSOP, Pak Andi dan juga dengan kepala Bidang KBBP yaitu Pak Ahmad dan itu dinyatakan tidak ada surat izin olah gerak kapal ini,” katanya.

Menurutnya kapal tersebut suah melanggar aturan yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 17 Tahun 2008 dan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2014. “Jadi dalam Undang-Undang nomor 17 Tahun 2008 sudah memenuhi persyaratannya kalau dia melanggar pelayaran. Kemudian kedua untuk Masalah Migas Undang-Undang nomor 22 tahun 2014 Pasal 53 sudah jelas ini melanggar. Jadi dua pasal ini yang kita kenakan, nanti akan dikembangkan sesuai dengan kewenangan dari penyidik Ditpolairud,” katanya.

Bakamla juga mencatat Perairan Teluk Lampung menjadi target operasi, karena menjadi wilayah yang kerap dijadikan tempat transaksi ilegal. “Kebijakan Bakamla adalah melakukan patroli di wilayah yang banyak kegiatan ilegal. Bakamla sudah petakan wilayah wilayah yang banyak melakukan aktivitas ilegal,” kata Imam Hidayat, di Bandar Lampung, Jumat 6 Maret 2020.

Sementara Dir Polair Polda Lampung Kombes Ivan, saat dikonfirmasi sedang tidak di tempat. Pasca penangkapan, Disrpolair dikabarkan terbang ke Surabaya, dalam rangka cuti. Saat ini Dirpolairud Polda Lampung menunggu serah terima jabatan, pasca keluar mutasi dari Mabes Polri. (Riski)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here