Kejati Diminta Proses Lelang Proyek Dinas PUPR

0
360

BERITAINDONET.COM , Pesawaran : Dugaan adanya permainan hingga penyusupan pada pelaksanaan lelang proyek pembangunan jalan dan jembatan Wilayah | yang besumber dari Dana APBD Kabupaten Pesawaran,tahun 2020 yang dikelola Dinas PUPR Provinsi Lampung, menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi Kejaksaan Tinggi (Kejati).

Desakan pengungkapan pun datang dari Sentral Investigasi Korupsi Akuntabilitas dan HAM (SIKK-HAM) Lampung, Sabtu (03/05/2020).

“Temuan Salah satu indikasi permainan tersebut adalah dapat dijadikan petunjuk awal untuk melakukan proses hukum ,” tegas Direktur Eksekutif SIKK-HAM Lampung H DN , kepada awak media.

Menurut H DN, Kejati diharapkan peka terhadap aspirasi masyarakat yang mengusung temuan penyimpangan lelang di Lampung. Terlebih lelang yang dikelola Dinas PUPR, sebab lelang ini berpotensi menimbulkan kerugian negara.

“Kejati harus lebih peka menyikapi temuan-temuan terkait lelang khusunya di Lampung,” tandasnya.

Masalah pengadaan barang dan jasa (PBJ) dan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di Kabupaten Pesawaran Lampung dan Terungkap, dalam pengadaan barang dan jasa itu, banyak paket yang dilelang sudah ada yang punya atau dikondisikan. Bagi-bagi paket pekerjaan ini juga diintervensi oleh dinas atau (pokja)”kata Diah Srikanti, S.H, M.H.

“Sebelum pekerjaan dimulai pihak dinas PUPR mempengaruhi Pokja dan Kaban UKPBJ supaya dibantu, karena pekerjaan sudah ada yang punya. Pokja dan Dinas PUPR menyusun Dokumen Pemilihan supaya persyaratan dokumen menjurus ke Penyedia yang jadi ‘pengantinnya’,” dalam data tersebut.

Selanjutnya, pada tahap evaluasi Dinas PUPR ikut melakukan evaluasi bersama Pokja. Kalau ‘pengantinnya’ akan jadi pemenang, pihak PUPR tidak melakukan evaluasi. Namun jika sebaliknya, kalau tidak menang, maka Dinas PUPR akan melakukan evaluasi dan mencari-cari kesalahan penyedia lain untuk digugurkan sehingga ‘penggantinya’ yang lulus./(adi).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here