Eksepsi Terdakwa Advokat David Sihombing: Dakwaan Batal Demi Hukum (Jilid I)

0
67


BERITAINDONET.COM, Lampung: Sidang lanjutan dua terdakwa, advokat dan klien disidang di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA. Pada sidang kedua yang dipimpin Hakim Fitri, Tim kuasa hukum menyampaikan keberatan atas layak tidaknya surat dakwaan diperiksa dalam pokok perkara/sidang pembuktian.

Dalam eksepsinya, disampaikan beberapa hal seperti hal hal yang tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap dalam dakwaan. “Berakibat batal demi hukum,” ujar Richard Hasudungan bersama tim dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) MERAH PUTIH. Tim LBH Merah Putih yang mendampingi para terdakwa diantaranya: Jono Parulian Sitorus, Richard Hasudungan Simanungkalit, Van Royen Girsang, Leni Ervina, dan beberapa kuasa hukum lainnya.

Eksepsi para Terdakwa, sangat detail. Lembar ke-2 dakwaan bagian C alinea pertama baris ke- 4 sd 5, diungkap rancu dan Ambigu, dan terlalu kabur yakni kalimat: “… bertempat di Jalan raya masuk terminal kemiling Jalan terusan Imam Bonjol…“ Menurut kuasa hukum Terdakwa, bahwa sangat sulit bagi yang terdakwa / terdakwa dibebankan ke dalam pokok perkara ketika JPU menyamakan dua lokasi atau menyamakan dua status lokasi yang berbeda;

“Bahwa dalam dakwaan tidak terurai dengan jelas, dan bahkan berusaha menyamakan dua lokasi yakni “Jalan raya masuk Terminal Kemiling” dan “Jalan terusan Imam Bonjol”. Apakah maksud JPU dugaan tindak pidana TKP Jalan Terusan Imam Bonjol? Jawabannya sangat sulit dipahami dan JPU terlihat ragu menentukan lokasi spesifik; Bahwa kasus a quo adalah terfokus lokasi dengan sebutan Tempat Kejadian Perkara (TKP) merupakan “Jalan” atau “Jalan Umum”: artinya TKP salah satu parameter utama yang harus jelas jalan apa, dan hanya satu TKP, bukan dua nama atau bukan dua TKP Jalan” ujar Tim kuasa hukum dalam sidang eksepsi atas dakwaan.

Bahwa dengan menyamakan dua jalan seolah menjadi 1 (satu), membuat dakwaan tidak cermat, tidak jelas mengenai lokasi TKP, karena jika kasus a quo dilakukan sidang lokasi, akan menimbulkan kebingungan ke jalan mana akan dituju, karena setiap jalan memiliki status hukum/administrasi yang berbeda;

Pada kesempatan yang sama, maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan batal demi hukum, karena tidak layak disidangkan pokok perkaranya, berhubung dalam Laporan Polisi ternyata TKP ialah Jalan Imam Bonjol, namun dalam dakwaan ada ambigu TKP (Parulian S/R.1.1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here