Dugaan Penyimpangan Angaran Bansos Covid -19 Rp 8,1 Miliar Di Dinas Sosia Lampung Barat Dilaporkan Kejati

0
35


BERITAINDONET.COM , Lambar : Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) aliansi PEMATANK gabungan LSM SOLID-GAPURA-FAGAS-GPL-LANDA-TAMSIS) melaporkan dugaan korupsi proyek di Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat tahun 2019 ke Kejaksaan Tinggi Lampung. Laporan disampaikan saat unjukrasa di depan Kantor Kejati Lampung, Senin 6 Juli 2020, dengan total anggaran Rp8,1 miliar.

Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat kegiatan Bantuan Paket Sembako Penanggulangan Covid 19 Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang ditanggung jawabkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat yang patut diduga adanya unsure Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dan tindak Gratifikasi serta beberapa kejanggalan yang berpotensi pada kerugian keuangan negara dan merugikan Masyarakat selaku pengguna hasil manfaat,

Koordinator aksi Pemalank Suadi Romli mengatakan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat tahun 2019, mengelola seluruh bantuan bingkisan beras 10 Kg dan empat kaleng sarden untuk satu KK dengan anggaran Rp230.000 perpaket. “Jika kita hitung secara rinci Beras 10 KgxRp11.000 = Rp110.000, 4 kaleng sarden ukuran 425 x12.000 = Rp48.000, baru Rp156 ribu. Jadi total mar-up Rp108.000 per paket. Dan apabila dikalian 35 ribu paket makan total kerugian negara mencapai Rp3,780 miliar.” katanya.

Menurut Romli hal ini menjadi bukti lemahnya pengawasan dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat dalam mengawasi kegiatan Program bantuan sosial anggaran bantuan sosial warga terdampak covid yang dialokasikan mencapai Rp8,1 milliar.

Dana itu, kata Romli, antara lain digunakan untuk pengadaan 35 ribu paket batuan bahan pokok, pengadaan 350 ton beras dan ikan kaleng kemasan dengan berat 425 gram dan pihak ketiga selaku distributor penyaluran Program Bantuan Sosial. Ada unsur sengaja membiarkan penyaluran kurang lebih 10 ton beras berkualitas rendah tersebut menggunaan metode asal asalan/sengaja

“Hal ini di duga kuat saat pelaksanaanya tanpa adanya uji LEB untuk Kualitas Beras. Maka dari itu kami dari PEMATANK  gabungan SOLID – GAPURA – FAGAS – GPL – LANDA – TAMSIS mendesak penegak hukum mengungkap kasus itu. Kami menduga terdapat potensi kerugian keuangan negara yang mengarah kepada unsur KKN dan kami menganggap bahwa kegiatan Bansos Covid-19 itu sarat di korupsi,” katanya.

“Kami mendesak aparat penegak Hukum Polda Lampung/Kejaksaan Tinggi Lampung untuk memeriksa, Kadis, Kabid, PPK, Panitia Lelang hingga Rekanan kegiatan yang di Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat tahun anggaran 2020 yang disinyalir terindikasi telah terjadi penyimpangan,” katanya,

Penyimpangan itu mulia dari prosedur prosedur, teknis, spesifikasi, RAB, juga mengondisikan kegiatan dengan cara diduga adanya aliran fee proyek kepada oknum Dinas Sosial Lampung Barat oleh pihak ketiga (rekanan). “Kami juga minta media cetak dan Lembaga NGO dan masyarakat yang ada di Provinsi Lampung untuk bersama-sama memantau serta memonitoring kasus ini.(R1/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here