Disinyalir Oknum Kordinator KPM Lakukan Praktik Pungli

0
145

Tanggamus, (BeritaIndoNet.com) – Pembagian Bantuan Dari Pemerintah Pusat yang berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang seharusnya digunakan untuk mensejahterakan masyarakat, namun tidak demikian yang dirasakan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ada di Pekon Umbar.

Bantuan Sosial (BANSOS), Nominal Yang Digelontorkan pemerintah pusat untuk BPNT dengan Besaran Rp.200.000,-/KK, yang di bagikan dalam bentuk (sembako). Selasa, (04/01/2022).

Carut marut persoalan mengenai penyaluran bantuan BPNT tetap terjadi di pekon Umbar Kec.Kelumbayan kabupaten Tanggamus, diduga kuat adanya praktik Pungutan Liar (PUNGLI) oleh OKNUM ketua KPM yakni saudara (Tarmizi) bersama rekannya (Sustina).

Berdasarkan pernyataan dari sejumlah KPM pasca pembagian BPNT kali ini mereka di minta (biaya tebus).

“Kami dimintai uang oleh Ketua Kelompok BNPT ( TARMIZI, red ), sebesar Rp.10.000 di setiap pencairan BPNT. Untuk menebus satu karung beras, Untuk pencairan kali ini kami menerima 4 karung beras, dikalikan 10.000 dikali 4 karung jadi jumlah yang harus kami bayar sebesar Rp. 40.000/ KPM, untuk KPM yang tidak memiliki uang, maka kami bayar dengan 1 karung beras, jadi kami hanya menerima 3 karung beras saja.” kata warga yang meminta identitas aslinya dirahasiakan.

Menurut keterangan sejumlah warga sekitar 200 KPM yang mendapat perlakuan Pungli oleh Oknum Kordinator KPM pekon Umbar.

Melihat adanya indikasi praktek-praktek pungutan liar (PUNGLI) baik itu program PKH maupun BPNT ini, jelas telah melanggar Peraturan Menteri Sosial Rublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako, yang mana termaktub didalamnya bahwa Koordinator dilarang menerima imbalan dari pihak manapun baik dalam bentuk uang maupun barang terkait dengan penyaluran BPNT.

Saat kami menghubungi Pendamping PKH (Riski Mutiara Sari) melalui via WhatsApp terkait dugaan Pungli yang dilakukan oleh Oknum Kordinator KPM, Rizki atau sapaan akrabnya (kiki) enggan memberikan tanggapan.

“Tambahnya, bukannya saya tidak mau memberi jawaban tetapi dalam hal ini bukan ranah saya terkait BPNT itu ranahnya  TKSK, kalau saya yang jawab nanti salah dan menyalahi.” Ungkap Riski.

Sementara pada saat kami mengkonfirmasi Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) Saudara (Endar Noprizal) atau panggilan akrabnya (icha) pada pukul 15.03 (04/01/2022).

“Imbuh Endar, Sudah di selesaikan dengan musyawarah disaksikan oleh pihak pekon tadi pagi” Singkatnya.

Sampai berita ini di terbitkan, belum ada kejelasan bentuk penyelesaian seperti apa yang dimaksud Endar/icha. (Adi/Nizom)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here