Bunyi Pasal Yang Diduga Siluman kembali Diangkat Setelah Sidang Perdana Pengacara Sebagai Terdakwa

0
13

Berintaindonet.com,lampung: permohonan prapeladilan yang telah gugur akan menjadi topik perbincangan pada sidang tanggal 1 April 2021 di pengadilan Negri Kelas 1A Tanjung Karang dengan terdakwa pengacara yang santer dimedia beberap bulan terakhir ini .

Dakwaan yang didakwaan kan kepada dua terdakwa (advokad dan klienya) yaitu pasal 192 KUAHP :  yang isinya “ barang siapa dengan sengaja mengancurkan, membikin tak dapat dipatahin atau merusak bangunan untuk lalulintas umum,atau merintangi jalan umum darat atau air,atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan atau  jalan itu,diancam: 1 dengan pidana paling lama 9 tahun jika karna perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas . 2 dengan pidana paling lama 15 tahun,jika karana perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan lalulintas dan mengakibatkan orang mati. 

Para kuasa hukum terdakwa tidak menyarah walupun prapeladilan mereka dinyatakan gugur terutama pokok masalah terkait pasal yang tidak lengkap yang diulang kembali dalam dakwaan.Terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntu umum yang diduga tidak menyebut secara lengkap unsur tindak pidana yang didakwakan sebagai akibat perbuatan yang diduga dilakukan.

Terungkap dalam dakwaan yang telah dibacakan pada sidang perdana diduga terdapat unsur atau bunyi pasal yang  terpotong atau tidak lengkap dan termasuk JPU mendakwa menggunakkan pasal 192 ayat 1,namun mengambil bunyi pasal  yang berbeda yang tidak ada dalm KUAHP terbitan resmi yang dimiliki oleh pihak terdakwa sehingga dianggap terdapat kesulitan bagi terdakwa untuk membela diri.

Menurut Richard Hasundungan Simanungkalit S.H bahwa dakwaan jaksa penuntut umum kami mengngagap belum layak disidang secara pokok materi karena ada unsur yang lain yang diduga diluar unsur pasal yang sebenarnya yakni penambahan kata dapat menimbulkan bahaya. ”Hingga saat ini kami masih heran mengapa ada kata dapat dalam dakwaan jaksa penuntut umum,sementara dalam kitab yang kami miliki sesuai terbitan resmi tidak ada kata dapat tersebut,sehingga dakwaan JPU tidak layak dilanjutkan dan berdasarkan pasal 143 ayat 2 huruf D  KUAHP dan pasal 143 KUAHP dakwaan yang tidak cermat,dan dakwaan yang tidak lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan batal demi hukum,” kata Richard Hasudungan Simanungkalit.(parulian/R1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here