Waduh! Hakim Sidangkan Diri Sendiri Di Pengadilan Negeri Sukadana Lampung Timur

1
391

BERITAINDONET.COM, Lampung: Hakim Reza Adhian Marga, seorang hakim di Pengadilan Negeri Sukadana menyidangkan perkara perdata atas gugatan pembatalan tiga penetapan konsiniasi yang dibuat dirinya sendiri. Sidang lanjutan Kamis, (7/11/2019) dengan perkara Nomor:42/Pdt.G/2019/PN.Sdn.

Hakim Reja Adhian Marga sebelah kanan hakim ketua sedang sidangkan perkara di Pengadilan Negeri Sukadana Lampung Timur

Objek perkara yang diminta pembatalan oleh Penggugat yaitu  tiga Penetapan Konsiniasi Nomor 1/PDT.P/Kons/2019/PN Sdn Penetapan Nomor 3/PDT.P/Kons/2019/PN, dan Penetapan Nomor 5/PDT.P/Kons/2019/PN yang tidak sesuai dengan hukum. Kasusini merupakan kasus unik karena menyangkut kucuran uang negara Rp100-san miliar atas pembayaran lahan bendung gerak jabung di Kecamatan Wawai Karya, Kabupaten Lampung Timur-Provinsi Lampung. Diajukan gugatan karena telah merugikan pihak Penggugat yakni pengabulan permohonan konsiniasi yang tanpa melibatkan Penggugat sebagai pihak, dan isi penetapan-penetapan tersebut tanpa adanya bukti terlampir dalam penetapan dimaksud. Kemudian hakim yang sama ikut dalam majelis perkara pembatalan penetapan konsiniasi.

Tergugat dalam perkara yakni Kepala Balai Besar pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)  Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Besar sebagai Kuasa Membayar pengadaan lahan Irigasi dan Rawa II SNVT Mesuji Sekampung Bendung Gerak Jabung yakni selaku Pemohon Konsiniasi yang berkantor/beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor: 57, Kota Bandar Lampung-Provinsi Lampung dan Suwardi Ibrahim sebagai penggugat.

“Sebenarnya perbuatan yang disidangkan dalam perkara itu perbuatan Hakim Reza, namun karena hakim tidak dapat digugat secara pribadi karena jabatan, maka yang digugat ialah Pemohon konsiniasi/Tergugat, jadi apabila hakim yang sama dalam konsiniasi menyidangkan perkara pembatalan penetapan yang dibuat hakim itu sendiri, bagaimana jadinya ?” kata David Sihombing, kuasa hukum Penggugat.

Menurut hukum, kata David, seorang penegak hukum tidak dapat menangani perkara yang berhubungan dengan keluarga. “Ini bahkan diri dia sendiri yang memutus penetapan itu, dia ikut juga memeriksa pembatalan hasil penetapan dia sendiri. Luar biasa,” tegas David.

Seperti diketahui ada tiga  penetapan digugat harus dibatalkan, dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan diantaranya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2015 yang telah diubah Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Aturan itu kaitannya dengan Persyaratan Penitipan Ganti Kerugian/Konsiniasi

Dijelaskan, semua terbalik penerapan hukumnya dalam penetapan konsiniasi, yakni  prosesi/acara penetapan tersebut tanpa melalui pembuktian surat, tanpa keterangan saksi, dan anehnya tidak bukti alas hak atas tanah yang menunjukkan hubungan hukum antara Termohon Konsiniasi atau hubungan dengan Pihak yang disebutkan dalam Penetapan-Penetapan konsiniasi. (Muhammad Julian/R.1.1)

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here