JADI SOROTAN: Setelah 1,5 Triliun Asset Terpidana Korupsi Diadukan Ke KPK, Pelapor Bukan Dapat Penghargaan Negara, Namun Dipanggil 4 Laporan Polisi Sebagai Terlapor

0
145

BERITAINDONET.COM, Lampung: Pengadu/Pelapor ke KPK atas dugaan penyelewengan asset yang terkait Terpidana Satono dan Alay bernama Amrullah, seorang pengacara asal Lampung terlihat sedih karena dirinya bukan mendapat dukungan atau belum mendapat dukungan atas pengaduannya ke KPK, hal terbalik, setelah pengaduannya ke KPK, ia terkesan diguyur dengan 4 Laporan Polisi dari berbagai sumber, termasuk wartawan dilaporkan ke Polisi. Diantaranya dari para teradu ke KPK, termasuk dari pihak ketiga sebagai pembeli atas asset yang sedang diadukan bermasalah dan diduga diselewengkan.

David Sihombing, Kuasa Hukum Amrullah sampaikan pesan mendalam, yang terlihat diselimuti kesedihan.“Saya sedih, saya selama ini berfikir kalau mengadukan dugaan tindak Korupsi ke KPK akan dapat hadiah dari negara, namun setelah Klien kami melapor/mengadu ke KPK, serasa dihadiahi dengan 4 laporan Polisi, tiga laporan polisi dipanggil dengan hari dan waktu bersamaan, sakit rasanya, saya tahu tujuan Klien Kami ke KPK demi kesalakeuangan negara, benar ga ada KPK itu ? ” kata David sembari terlihat teteskan air mata.

David memohon dengan sangat agar KPK segera menangani kasus aduan Amrullah, karena semua sudah terlalu sakit. “Kami mohon KPK agar memberikan perhatian khusus segera memeriksa, mohon perlindungan presiden, klien kami bisa menderi berkelanjutan” dimohon David Sihombing.

Amrulah, Pengadu KPK, sekarang ini dilaporkan dengan 4 laporan ke Polda Lampung. Pelapor diantaranya Sopian Sitepu Pengacara Kondang, atas laporan UU ITE dengan Laporan Polisi Nomor: LP/-1402/IX/2020/LPG/SPKT tertanggal 14 September 2020. Pelapor Sumarsih yang juga pengacara melaporkan UU ITE dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B-1417/IX/2020/LPG/SPKT tertanggal 16 September 2020. Pelapor Atas Nama Donny Leimena/Pembeli asset yang diduga masuk dalam pengaduan ke KPK melaporkan dua Laporan Polisi yakni UU ITE dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B-1410/IX/2020/2020/LPG/SPKT tertanggal 15 September 2020 dan laporan lainnya atas dugaan pemalsuan dan keterangan Palsu terkait data sita yang diduga masuk asset Alay dan Satono di Polda Lampung para Terpidana Korupsi dan Laporan Polisi Nomor: LP/B-1409/IX/2020/Lpg/SPKT tertanggal 15 September 2020 Amrullah dilaporkan atas dugaan pasal 263 KUHP dan atau Pasal 264 KUHP dan atau pasal 266 KUHP.

Ternyata setelah diteliti, yang dipersoalkan dalam semua kasus Laporan itu ialah berpatokan pada dua Penetapan dengan nomor yang sama dan tahun yang sama.  Pokok masalahnya ialah terdapat perbedaan jumlah objek tanah yang masuk sita dalam kedua penetapan, yang notabene sebagai produk Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang. Namun Pihak Amrullah melalui kuasanya masih heran kenapa dirinya dimasalahkan. “Pengakuan Terlapor dalam pemeriksaan bahwa data itu diterima dari kuasa pokok, dan kuasa pokok memperolehnya dari Pengadilan atau Satono waktu itu, dan yang mengeluarkan diakui Pengadilan, jadi salahnya dimana ? Kecuali ada putusan kembali atas kasus itu. Secara hukum belum ada kami temukan dasar bahwa Ketua Pengadilan bisa menyebutkan salah satu penetapan itu tidak benar,” jelas David Sihombing.

David Sihombing menjelaskan, bahwa pada saat pemeriksaan, Terlapor beberapa hari lalu di Polda Lampung, telah dijelaskan kepada Penyidik sebagai dasar pengajuan blokir atas objek tanah ialah untuk menghindari ada korban berkelanjutan. “Dari arah pemeriksaan, tergambar bahwa ada pihak lain yang merasa dirugikan atas pengajuan permohonan sita, bisa saja pelapor itu karena telah membeli objek tanah bermasalah yang masuk dalam daftar sita sesuai penetapan pengadilan yang double itu, namun sebaiknya jika Pelapor merasa korban, sepatutnya menuntut Penjual karena diduga menjual tanah bermasalah,” jelas David. (R.1.1).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here