Sertifikat Tanah Elektronik Sebagai Peningkatan Indikator Pelayanan Masyarakat

0
31

BERITAINDONET.COM, Jakarta: Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil, mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (Permen ATR) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik. Menteri sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional ( BPN) Rabu, (3/2/2021) mengungkap tujuan aturan tersebut peningkatan indikator pelayanan masyarakat.

Teknis lanjutan yang akan dilakukan sebagai Implementasikan Sertifikat Elektronik, Sertifikat Tanah Asli Akan Ditarik ATR/BPN guna mewujudkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik. “Ke depan, tidak ada lagi sertifikat tanah berwujud kertas, bakal berbentuk Sertifikat-el,” ujarnya kepada awak media beberapa hari lalu.


Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Sertipikat Elektronik merupakan pengganti alas hak yang sempurna sama seperti Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Sertipikat elektronik merupakan Sertipikat yang diterbitkan melalui Sistem Elektronik dalam bentuk Dokumen Elektronik.

Diakui, untuk bisa mewujudkan sertifikat elektronik ini instansi terkait harus membuat validasi terlebih dahulu dengan sertifikat tanah sebelumnya, dari sisi data, ukuran tanah, dan sebagainya. Setelah validasi selesai dan tuntas, barulah sertifikat tanah bisa berganti dengan sertifikat elektronik. Nantinya, sertifikat akan disimpan dalam database secara elektronik menuju ke alamat penyimpanan masing-masing.

Dengan sertifikat elektronik yang tersimpan di database, masyarakat pemilik tanah bisa mencetak sertifikat miliknya kapan saja dan di mana saja. Aturan tersebut tertera dalam Pasal 16, yakni: (1) Penggantian Sertipikat menjadi Sertipikat-el termasuk penggantian buku tanah, surat ukur dan/atau gambar denah satuan rumah susun menjadi Dokumen Elektronik. (2) Penggantian Sertipikat-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada buku tanah, surat ukur dan/atau gambar denah satuan rumah susun. (3) Kepala Kantor Pertanahan menarik Sertipikat untuk disatukan dengan buku tanah dan disimpan menjadi warkah pada Kantor Pertanahan. (4) Seluruh warkah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan alih media (scan) dan disimpan pada Pangkalan Data. Baca juga: Mengenal Eigendom, Bukti Kepemilikan Tanah Warisan Belanda Adapun beleid ini sudah diteken oleh Sofyan Djalil sejak 12 Januari 2021.

Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Dwi Purnama saat konferensi pers, Selasa (2/2/2021), menjelaskan, pelaksanaan sertifikat tanah berupa sertifikat elektronik itu dilakukan secara bertahap. Untuk tahap awal adalah lembaga pemerintah dan berlanjut ke badan hukum.

 “Karena badan hukum pemahamanan elektronik dan peralatannya lebih siap,” kata dia. (Hasting Simbolon/R.1.1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here