Rintihan Tangisan ? MOHON PERLINDUNGAN PRESIDEN, Karena Setelah Mengadu Ke KPK Aset 1,5 T, Pengadu Dipanggil Polda Lampung 4 Laporan Polisi

0
260

BERITAINDONET.COM, Lampung: Pengadu/Pelapor ke KPK atas dugaan penyelewengan asset yang terkait Terpidana Satono dan Alay bernama Amrullah, seorang pengacara asal Lampung terlihat sedih karena dirinya bukan mendapat dukungan atau belum mendapat dukungan atas pengaduannya ke KPK, hal terbalik, setelah pengaduannya ke KPK, ia terkesan diguyur dengan 4 Laporan Polisi dari berbagai sumber, termasuk wartawan dilaporkan ke Polisi. Diantaranya dari para teradu ke KPK, termasuk dari pihak ketiga sebagai pembeli atas asset yang sedang diadukan bermasalah dan diduga diselewengkan.

David Sihombing, Kuasa Hukum Amrullah sampaikan pesan mendalam, yang terlihat diselimuti kesedihan.

“Saya sedih, saya selama ini berfikir kalau mengadukan dugaan tindak Korupsi ke KPK akan dapat konvensasi atau imbalan dari negara, namun setelah Klien kami melapor/mengadu ke KPK, serasa dihadiahi dengan 4 laporan Polisi, tiga laporan polisi dipanggil dengan hari dan waktu bersamaan, sakit rasanya, saya tahu tujuan Klien Kami ke KPK demi kesalamatan keuangan negara, benar ga ada KPK itu ? ” kata David sembari terlihat teteskan air mata.

David memohon dengan sangat agar KPK segera menangani kasus aduan Amrullah, karena semua sudah terlalu sakit. “Kami mohon KPK agar memberikan perhatian khusus segera memeriksa, mohon perlindungan presiden, klien kami bisa menderi berkelanjutan” dimohon David Sihombing.

Amrulah, Pengadu KPK, sekarang ini dilaporkan dengan 4 laporan ke Polda Lampung. Pelapor diantaranya Sopian Sitepu Pengacara Kondang, atas laporan UU ITE dengan Laporan Polisi Nomor: LP/-1402/IX/2020/LPG/SPKT tertanggal 14 September 2020. Pelapor Sumarsih yang juga pengacara melaporkan UU ITE dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B-1417/IX/2020/LPG/SPKT tertanggal 16 September 2020. Pelapor Atas Nama Donny Leimena/Pembeli asset yang diduga masuk dalam pengaduan ke KPK melaporkan dua Laporan Polisi yakni UU ITE dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B-1410/IX/2020/2020/LPG/SPKT tertanggal 15 September 2020 dan laporan lainnya atas dugaan pemalsuan dan keterangan Palsu terkait data sita yang diduga masuk asset Alay dan Satono di Polda Lampung para Terpidana Korupsi dan Laporan Polisi Nomor: LP/B-1409/IX/2020/Lpg/SPKT tertanggal 15 September 2020 Amrullah dilaporkan atas dugaan pasal 263 KUHP dan atau Pasal 264 KUHP dan atau pasal 266 KUHP.

Ternyata setelah diteliti, yang dipersoalkan dalam semua kasus Laporan itu ialah berpatokan pada dua Penetapan dengan nomor yang sama dan tahun yang sama.  Pokok masalahnya ialah terdapat perbedaan jumlah objek tanah yang masuk sita dalam kedua penetapan, yang notabene sebagai produk Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang. Namun Pihak Amrullah melalui kuasanya masih heran kenapa dirinya dimasalahkan. “Pengakuan Terlapor dalam pemeriksaan bahwa data itu diterima dari kuasa pokok, dan kuasa pokok memperolehnya dari Pengadilan atau Satono waktu itu, dan yang mengeluarkan diakui Pengadilan, jadi salahnya dimana ? Kecuali ada putusan kembali atas kasus itu. Secara hukum belum ada kami temukan dasar bahwa Ketua Pengadilan bisa menyebutkan salah satu penetapan itu tidak benar,” jelas David Sihombing.

David Sihombing menjelaskan, bahwa pada saat pemeriksaan, Terlapor beberapa hari lalu di Polda Lampung, telah dijelaskan kepada Penyidik sebagai dasar pengajuan blokir atas objek tanah ialah untuk menghindari ada korban berkelanjutan. “Dari arah pemeriksaan, tergambar bahwa ada pihak lain yang merasa dirugikan atas pengajuan permohonan sita, bisa saja pelapor itu karena telah membeli objek tanah bermasalah yang masuk dalam daftar sita sesuai penetapan pengadilan yang double itu, namun sebaiknya jika Pelapor merasa korban, sepatutnya menuntut Penjual karena diduga menjual tanah bermasalah,” jelas David.

Dijelaskan hukum kuasa Amrullah ini, bahwa ada beberapa langkah yang cermat menurut logika mengungkap kasus ini. “Diantaranya sebagai berikut: 1. Memeriksa Prinsipal atau pihak terkait yang mengajukan Permohonan sita dari dua penetapan yang dianggap berbeda dalam jumlah objek sita. Karena yang satu penetapan ada 100 objek sita, dan yang satu lagi 283 objek sita. Jumlah 283 objek sita adalah anggapan Pihak Amrullah sebagai penetapan yang benar 2. Melakukan pendataan jumlah mana yang benar atas rencana sita yang masuk asset kedua terpidana (Alay dan Satono) apakah 100 objek sita atau 283 objek sita. Jika memang yang benar adalah 283 objek sita ? Apa resiko hukumnya dan sebaliknya. 3. Meminta data kepada pihak yang berwenang atas pengumpulan data kedua terpidana termasuk lokasinya ada dimana, 4. Mengecek korelasi waktu tahun penetapan sita dalam hubungannya sejak tahun itulah bahwa objek tanah itu sedang dalam sengketa atau masalah. 5. Melakukan verifikasi status objek sita sesuai kewenangan hukum.  6. Mengecek apakah 283 sebagai jumlah yang benar Terpidana Korupsi Alay ? Jika benar mengapa jadi 100 jumlah asset terpidana Koruptor itu ?

Dengan kata lain menurut David, Pihak ketiga calon pembeli sebaiknya diberitahukan lebih awal agar tidak merasa jadi korban kemudian. “Alangkah kasihannya apabila pihak ketiga membeli tanah yang masih berkategori masalah, dengan nilai yang lumayan, dan siapa yang akan bertanggungkawab ? Kalau tidak salah Rp14M, dan setahu saya biasanya dalam setiap peralihan hak atas tanah ada klausula bahwa penjual menjamin tanah yang dijualnya tidak dalam sengketa, tidak ada kaitan dengan pihak lain ” jelasnya.

Terkait latar belakang kasus atau munculnya penetapan atas asset-asset rencana sita itu dijelaskan David Sihombing, berawal pada tahun 2009  terdapat gugatan antar Pihak yakni Satono/Pemkap Lampung Timur (sebagai Penggugat) Melawan Direksi PT. BPR Tripanca Setiadana/Tergugat dengan Sugiarto Wiharjo alias Alay sebagai Komisaris Utama. Pokok gugatan saat itu terkait kas daerah Pemkap Lampung Timur yang tidak bisa dikembalikan oleh BPR Tripanca kepada Pemda Lampung Timur. Lalu dalam perjalan gugatan, diantara mereka tercapai kesepakatan dalam proses mediasi sebelum dibuktikan pokok perkara. Alhasil dibuat akta damai yang disebut Akta Van Dading dengan sifat eksekutorial/dapat dieksekusi jika salah satu pihak wanprestasi dalam pelaksanaan perdamaian,  karena akta van dading itu berlaku seperti putusan Pengadilan.

Setelah ada perdamaian antara Satono dan Alay, ternyata pelaksanaan perdamaian itu tidak dipatuhi salah satu pihak,  kemudian keluar penetapan pelaksaan secara paksa perdamaian itu yang dengan cara permohonan sita eksekusi diajukan pengacara yang mewakili pihak dalam akta van dading atas nama Pribadi Satono tanggal 30 Maret 2009 untuk melaksanakan akta Van Dading kedua belah pihak. Namun dalam perjalanannya muncul dua penetapan yang dianggap beda versi dalam hal jumlah isi objek sita. Hasil dari Pengajuan sita tersebut Pengadilan Negeri Tanjungkarang mengeluarkan penetapan eksekusi nomor: 9/Eks/2009/PN.TK tertanggal 26 Mei 2009. Penetapan inilah yang diperdebatkan isinya oleh khalayak ramai karena isinya berbeda jumlah bidang tanah objek sita eksekusi. Yang diakui diperoleh Terlapor Amrullah dari data penetepan bahwa objek sita berjumlah 283 objek, sementara menurut Versi pihak rivalnya hanya 100 objek bidang tanah. Yang mana yang benar ? Ini sebagai dasar masalah.

Berlanjut tahun 2012, dengan keluarnya putusan pengadilan yang menghukum kedua belah pihak (Terpidana) membayar kerugian Negara. Dapat mengacu pada asset yang ada dalam akta van dading diantara kedua belah pihak. Kerugian negara akibat perbuatan Satono sejumlah Rp10-an M, sedangkan kerugian negara akibat perbuatan Alay Rp106 M, sehingga kedua belah Pihak mempunyai kewajiban pembayaran kepada Negara yang direncanakan dibayar dari asset yang terdaftar dalam akta van dading. Bergulir, kedua Pihak itu (Alay dan Satono) memiliki Pengacara untuk mewakili kepentingan masing-masing, termasuk melaksanakan permohonan eksekusi atas penetapan sita yang dianggap dualisme itu.

“Yang menjadi pertanayaan ialah, Siapa Kuasa Hukum Alay dan Siapa Kuasa Hukum Satono ? Dalam pemeriksaan Polisi dengan Terlapor Amrullah (bagian dari kuasa Satono) diungkap adanya keberatan dari Pihak ketiga yang sudah merasa membeli, keberatan itu bukan dari kedua belah pihak dalam Akta Van Dading.  Keberatan Pihak Ketiga itu terkait kedudukan hukum Amrullah atas kuasa Substitusi melakukan permohonan eksekusi termasuk tindakan lain, pada hal tujuan Terlapor melakukan eksekusi salah satunya untuk mengembalikan kerugian negara, malah setelah pengaduan ke KPK beruntun 4 Laporan Polisi.  Pada hal anggapan Amrullah, hubungan hukum langsung Pelapor itu bukan kepada Terlapor, melainkan kepada penjual” jelas David.

“Saya kasih logika terbalik, seandainya pun dianggap sebagai korban/Pelapor yang membeli tanah itu, sementara muncul nantinya secara pasti masuk objek sitaan Negara dalam hal asset Terpidana Korupsi, apakah akan tetap dilanjutkan penjualannya secara pribadi ? Dari sisi saya, seandainya saya pembeli yang merasa tanah saya terblokir akibat permohonan Terlapor Amrullah, saya berterimakasih kepada Amrullah, agar jangan telalu lama saya ketahui tanah itu bermasalah. Mereka sesama orang kaya juga, yang menurut saya ukuran puluhan miliar adalah hal mudah buat mereka, sekalipun ada pengembalian dana penjualan yang sempat terlanjur.” tukasnya. (R.1.1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here