Ratu Sejagat, “Jika Back Up Tersangka Darussalam Lebih Tinggi Pangkatnya, Bisa Kemungkinan Besar Polresta Balam Tidak Berani Menahan”

0
399


BERITAINDONET.COM, Bandar Lampung: Sodri Pasiwaratu Gelar Ratu Sejagat, Tokoh Lampung, menelisik rumitnya persolan yang membendung masalah penahanan Tersangka Darussalam, salah satu kader Partai Gerindra. Pasalnya tersangka belum ditahan meskipun tersangka belum melakukan penyelesaian kepada Korban Nuryadin/Pelapor yang mencapai miliaran rupiah.

Lokasi tanah yang diperjualbelikan 16 h di Jalan Yossudarso, Bandar Lampung


Gelar Ratu Sejagat, tokoh Lampung ini yang akrabnya diakuinya disebut “Pun Sodri” mengomentari kasus itu menilai dari segi kelihaian dan back up, ia menyampaikan sudah hal umum yang kemungkinan mempengaruhi. “Jika Back Up Tersangka Darussalam Lebih Tinggi Pangkatnya, Bisa Kemungkinan Besar Polresta Balam Tidak Berani Menahan, ” ujarnya.
Yang tidak baik menurut Ketua Formalab ini ialah ketika masyarakat tidak yakin lagi dengan Polresta. “Klo saya yakin bahwa Polresta masih menjaga nama baiknya dalam hubungannya dengan marwah Polri, jika Polres tidak menjaga nama baiknya dalam kasus ini, kita siap turun aksi, saya sendiri malu dengar semua ini” ungkap Ratu Sejagat.
Sebelumnya, Kuasa Hukum Korban Penipuan dan Penggelapan meminta Terlapor Darussalam ditahan karena status Terlapor tersangka, berhubung Terlapor belum ada penyelesaian  kepada Korban Nuryadin.
Handri Martadinyata, Kuasa Hukum pelapor menilai Terlapor tidak pantas untuk tidak ditahan karena tersangka yang informasinya masih Wasekjen DPP Partai Gerindra itu sama sekali belum ada niat baik untuk pemenuhan kewajiban.

Kuasa Hukum Korban Penipuan dan Penggelapan meminta Terlapor Darussalam ditahan karena status Terlapor sudah ditetapkan tersangka; Berhubung Terlapor belum ada penyelesaian  kepada Korban Nuryadin. “Tidak ada pilihan bagi kami, dia harus ditahan dan jika tidak dipenuhi kerugian korban,” tegas Handri Martadinyata saat dikonfirmasi beritaindonet.com, Minggu (7/9/2020). Kuasa Hukum pelapor ini sependapat dengan Praktis Hukum senior, DR. (Can) Pitriadin, S.H., M.H yang mengemukakan pemberian pemenuhan hak dari Korban adalah langkah hukum yang rasioanal sebagai pengganti Tersangka tidak ditahan. Ia mengatakan yang disampaikan praktisi lainnya merupakan  bentuk penegakan hukum berkeadilan.

“Sangat rasional yang disampaikannya terkait tujuan awal melapor ialah untuk mendapatkan rasa keadilan. “Apa maksud mereka Tersangka tidak ditahan dan tidak ada penyelesaian dari Terlapor kepada Korban ? Korban itu melapor untuk mendapat rasa adil,” uangkapnya.
Sebelumnya DR. (Can) Pitriadin, S.H., M.H masuk dari titik tujuan awal laporan, ketika Korban melihat Terlapor masih ketawa-ketawa di luar sana di tengah status Tersangka bisa menjadi pemicu adanya pancingan emosional akibat rasa ketidakadilan yang dirasakan diterima. “Dimana rasa keadilan melihat Tersangka tidak ditahan, dan tidak ada penyelesaian ? Hal ini jarang, ,” jelasnya.

Dilain sisi, David Sihombing, sebagai praktisi hukum profesional menilai ada kaitan yang dapat berakibat pada citra suatu partai, apabila telah diketahuinya status terlapor menjadi tersangka. “Jika benar masih Wasekjen DPP Partai Gerindra, gimana jadinya jika diketahui Pak Prabowo ? Sebaiknya Pak Prabowo jangan tahu masalah ini. Pak Prabowo itu tegas dan tidak mau anak buahnya bermasalah,” ujar David Sihombing saat mengomentari kasus ini.
Dijelaskan David Sihombing sebaiknya Partai menjaga nama baiknya bila tidak mau berakibat citra buruk, dan lebih baik mengabaikan satu orang dari pada berdampak negatif.

“Sudah istilah umum itu, apalagi ini menyangkut ada jabatan dalam partai, jadi sepantasnya dipenuhi kewajiban kepada korban, jika tidak mau berarti bisa saja tidak menjaga nama baik partainya, menurut saya sudah sangat lunak korban itu, yang hanya meminta pemenuhan wajiban saja, Polresta saya pikir menjaga marwah hukum” pungkasnya
Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Yan Budi Jaya kepada beritaindonet.com menyangkal adanya perlakuan khusus pada diri tersangka, termasuk menepis pertanyaan sahabat adalah alasan tidak ditahannya Tersangka yang sudah merugikan korban sesuai laporan. “Tidak ada bedanya, lebih lanjut ke penyidik” ujar Kombes Pol Yan Budi Jaya Jumat (4/9/2020). Begitu juga Zefrie Hidayat, penyidik yang memberkas perkara mengatakan semua atas petunjuk Pimpinan, dan telah ada pengajuan Kuasa Hukum Tersangka yang diproses dan dikabulkan. “Ada permohonan dari Pihak Pengacara Tersangka, ada penjamin, kewenangan penahanan ada dipimpinan kita, itu pertimbangan,” jelasnya

Kuasa Hukum Tersangka Darussalam, Ahmad Handoko mengungkap belum ad rencana untuk mengajukan praperadilan, kuasa hukum Tersangka ini meminta tetap menghormati keputusan penyidik dan meminta dikedepankan asas praduga tak bersalah.

Sebelumnya diberitakan, Kasus laporan polisi Nomor: LP/B/405/II/2020/LPG/Resta Balam tertanggal 18 Februari 2020 dilaporkan karena menurut pihak korban Terlapor telah diduga membuat janji bohong dan penggunaan uang tidak pada peruntukan, dengan menerima uang dari korban untuk pembuatan sporadik sesuai dengan Kwitansi tanda penerimaan uang 09 September 2014 dan 12 September 2014, terlapor menjanjikan korban akan mendapat untung miliaran rupiah dari hasil penjualan 16 hektar atas objek tanah yang terletak di Jalan Yossudarso RT:01, RW:01, Kelurahan Bumi Waras, Teluk Betung Selatan-Kota Bandar Lampung. Alhasil faktanya hingga laporan dibuat, semua janji Terlapor nihil. Turut juga ditarik dalam kasus ini lurah zaman tahun 2006 bernama Anton Idward, sipembuat sporadik yang akan dibuat 2014 sesuai bukti penerimaan uang, namun muncul sporadik tahun 2006 yang diduga sesuai data ada dua sporadik yang berbeda dalam objek yang sama.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, objek tanah yang sedang bersporadik sebagai objek yang diperjanjikan akan dijual telah banyak sertifikat termasuk sertifikat hak pakai Pemda Kota yang terbit tahun 2017 termasuk lahan itu merupakan bagian dari lahan Lokasi reklamasi pantai sesuai ijin operasional Reklamasi Pantai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor:KP.462TH2011 Surat Perjanjian Kerjasama (P.K.S) antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan PT.Teluk Wisata Lampung (T.W.L) Nomor 11 Tahun 2010/012/TWL/PKS/06/2010(R.1.1).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here