Putusan Bawaslu Dinilai Brutal Karena SDM Rendah, Ancaman Pidana Menunggu Terbuktinya TSM ?

0
455

BERITAINDONET.COM, Lampung: Anggota DPR RI Arteria Dahlan mengomentari Putusan Bawaslu dari segi tinggi rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM). Wakil Rakyat dari Partai PDIP itu menilai tingkat SDM menentukan kualitas putusan. Hal itu disampaikan setelah mencuatnya Putusan Bawaslu Provinsi Lampung yang diduga mengeluarkan putusan di luar kewenangan.

“Memeriksa secara ugal-ugalan, pertimbangan fakta hukum berbeda dengan keterangan saksi, dan memutus secara brutal,” kata Arteria Dahlan, Selasa (19/01/2021) seperti dikutip rilis id Bandar Lampung.

Arteria juga mengungkap penyebab kemungkinan terjadinya putusan yang tidak mempunyai kualitas yaitu atas dasar kemampuan berfikir yang dangkal sehingga rentan bagi seseorang untuk di arahkan ke jalan yang salah. Sehingga menurut dia bisa saja karena Bawaslu hanya sekali pakai dalam per periode pemilihan yang fungsinya kurang maksimal, alhasil perlu agenda pembubaran Bawaslu.

“Saya pribadi juga sepakat memangkas kewenangan Bawaslu menjadi Mahkamah” ungkapnya.

Akibat Hukum Ancaman Pidana

Menurut Praktisi Hukum David Sihombing, ada kemungkinan besar agenda lain di Provinsi Lampung ini  selain target membatalkan pencalonan walikota terpilih (setelah hasil pemungutan suara diketahui di atas 50% untuk Eva & Dedi), juga dapat memasukan ke penjara semua pihak yang terbukti melanggar TSM Pemilu.

“Sesuai dengan Pasal 73 Ayat 2 s/d Ayat 5 Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang pada Ayat 5 disebutkan ‘pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat 2 tidak menggugurkan sanksi pidana’ dan dalam ayat 2 Pasal 73 disebutkan calon yang terbukti melakukan pelanggaran dikenai sanksi pembatalan pasangan calon oleh KPU Provinsi atau Kota” ungkap David Sihombing, Rabu (20/01/2021) saat dihubungi beritaindonet.com.

David Sihombing mengakui secara logika hukum ada kejanggalan Putusan Bawaslu Nomor 02/Reg/LSM-PW/08.00/XII/2020 tertanggal 6 Januari 2020 karena mendiskualifikasi pasangan calon Walikota dan Wakilnya setelah proses pemungutan suara sementara dalam Pasal 154 Ayat 12 Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2016 menyebutkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sepanjang tidak melewati tahapan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara.

“Artinya Keputusan Bawaslu, Keputusan KPU, Keputusan KPU dan Bawaslu yang dipermasalahkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, hasilnya harus sudah ada 30 hari sebelum pemungutan suara karena pada dasarnya diperlukan sebelum pemungutan suara atau putusan mengenai proses keabsahan pencalonan,” jelasnya. (R.1.1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here