Proses Dugaan Kasus Bantuan Beras Covid-19 Senilai Rp8,1 Miliar Lambar Dipertanyakan

0
17

BERITAINDONET.COM , Lampung Barat:Sejumlah massa yang tergabung dalam Pergerakan Masyarakat Anti Korupsi (Pematank) Provinsi Lampung kembali melakukan unjuk rasa di Kantor Kejati Lampung, Senin 24 Agustus 2020. Aksi keempat kalinya ini mempertanyakan proses penanganan kasus beras ru@sak di Lampung Barat (Lambar) Rp8,1 miliar, yang diadukan beberapa waktu lalu.

Aksi unjuk rasa Pematank ini sebelumnya dilakukan pada 10 Agustus lalu. Mereka mendesak agar kasus beras rusak yang menggunakan anggaran negara untuk penanganan warga terdampak Covid-19 diusut tuntas. “Kami kembali beraksi di Kejati untuk meminta jaksa serius menangani kasus bantuan Covid-19 di Lampung Barat,” kata koordinator aksi Suadi Romli, Senin 24 Agustus 2020.

Pihaknya juga sudah memberikan sejumlah dokumen dan sampel beras yang disalurkan untuk warga kepada Kejati Lampung. “Tadi sudah diterima langsung oleh Kasipenkum (Kepala Seksi Penerangan Hukum) Kejati Lampung Bapak Andrie. Beliau bilang bahwa penanganannya sudah di bagian Pidsus,” ujar Suadi.

Diketahui, kasus bantuan beras 10 kg ini bagian dari program bantuan sosial Covid-19 yang dikelola Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat. Pematank mengendus sejumlah kejanggalan dalam pengadaan paket sembako bantuan sosial Covid-19 yang menyedot anggaran sebesar Rp8,1 miliar.

Dana itu digunakan untuk pengadaan 35 ribu paket bahan pokok, pengadaan 350 ton beras dan ikan kaleng kemasan dengan berat 425 gram. Bantuan beras 10 kg dan empat kaleng ikan dalam kemasan untuk satu kepala keluarga (KK) dengan anggaran Rp230.000.

Jika dikalkulasi, harga beras premium di pasar Rp11.000/kg dikali 10 kg mencapai Rp110.000. Sementara empat kaleng ikan dalam kemasan 425 gram, harganya Rp12.000 per kaleng. Jika dikali empat kaleng, maka Rp48.000.

Pihaknya menduga telah terjadi penggelembungan harga (mark-up) dalam pengadaan paket sembako tersebut. “Kalkulasi kami, ada mark-up Rp108.000 per paket sembako. Apabila dikali 35 ribu paket, maka total kerugian negara mencapai Rp3.780.000.000,” ungkap Suadi.

Suadi menegaskan Dinas Sosial Lambar harus bertanggung jawab terhadap program bantuan sosial untuk warga terdampak Covid-19 itu. “Kejati harus mengusut tuntas program bantuan sosial ini. Apalagi berasnya berkualitas rendah alias asalan. Kami menduga tidak ada uji laboratorium untuk kualitas beras,” harapnya.

Sebelumnya, Sekkab Lambar Akmal Abdul Nasir menganggap kasus tersebut sebenarnya telah selesai.  Sementara Kadissos Lambar Eddy Yusuf mengklaim bahwa proses pengadaan bansos tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dalam rangka penanganan darurat Covid-19(R1/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here