Penyidik Polda Lampung Tak Penuhi Panggilan, Sidang Praperadilan Kasus UU ITE Mantan Ketua AKLI Di Tunda

0
62

BERITAINDONET.COM, Bandar Lampung:Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang, Selasa (6/10), menggelar sidang praperadilan kasus UU ITE mantan ketua AKLI, Syamsul Arifin. Sayangnya jalan persidangan terpaksa ditunda, hingga pekan depan. Alasannya termohon dalam hal ini penyidik Polda Lampung tak hadir memenuhi panggilan pihak pengadilan.

“Karenanya sidang kita tunda pekan depan. Saat ini kami akan melayangkan surat panggilan kedua kepada termohon (Polda Lampung,red) untuk hadir pada persidangan pekan depan. Jika masih tidak hadir, sidang nanti akan tetap kita lanjutkan,” ujar hakim tunggal PN Tanjungkarang, Fitri Ramadhan, S.H.

Menyikapi hal ini, Penasehat Hukum (PH) Tersangka Syamsul Arifin, David Sihombing, S.H., menyesali sikap Termohon Penyidik Polda Lampung yang tidak hadir dalam persidangan kali ini. “Sebab ini bisa dikatakan, merupakan contoh yang tidak baik yang ditunjukan aparat penegak hukum,” tandasnya.

Sebelumnya PH tersangka, menduga banyak muatan kepentingan di kasus ini. Dimana kedua PH menduga kasus terkait SMS kliennya yang berprofesi advokat tujuh tahun lalu untuk membungkam dua kasus besar yang tengah ditangani timnya di Lampung. David Sihombing dan Ziggy Zeaoryzabrizkie, kedua PH Syamsul Arifin, mengatakan timnya tengah menangani aset bernilai ratusan miliar milik terpidana korupsi, Sugiarto Wiharjo alias Alay dan aset milik Babay Halimi di Pulau Tegal. Kedua PH heran, foto penangkapan klien tersebar lewat WA grup dan media siber sekitar sejam setelah penangkapan. Salahsatu foto, gambar klien berikut KTP di mobil kepolisian.

“Ada apa ini, siapa yang menyebarkan begitu cepat foto-foto eksklusif itu ke media sosial dan media online?” tanya David Sihombing kepada awak media, Minggu (4/10).

Saat ini, kata David, tim kliennya, Amrullah, dkk. sedang menyoal kasus aset Alay yang diduga dikaburkan bahkan ada yang telah diperjual belikan agar aset itu kembali ke Pemkab Lampung Timur. Amrullah dkk dalam Law Firm SAC & Partners yang juga tengah diperiksa kepolisian atas tuduhan pemalsuan kuasa hukum juga masih menangani perkara aset Babay Chalimi di Pulau Tegal. Soal aset Alay baru saja dilaporkan ke Mabes Polri. Sedang kasus Babay Chalimi masih bergulir di PN Tanjungkarang. Menurut Amrullah, aset Alay salah satu obyek sita eksekusi yang telah ditetapkan Sita Eksekusi No.9/Eks/2009/PN.Tk tanggal 26 Mei 2009. Dijelaskannya, pada saat Alay dipenjara, aset yang telah disita di penetapan No.9/Eks/2009/PN.Tk telah dialihkan.

Terkait alasan praperadilan, menurut kedua PH menilai prosedur penetapan tersangka Syamsul Arifin oleh Polda Lampung sudah cacat sejak awal, pemanggilan tak dilakukan secara patut. “Apa pretensinya menerbitkan DPO,” tanya David.

Selain David Sihombing dan Ziggy Zeaoryzabrizkie melihat banyak kejanggalan di proses menjadikan kliennya tersangka tujuh tahun lalu. “Kejanggalan proses yang ini yang harus kita koreksi lewat prapadilan,” tandasnya.

Diuraikan Ziggy, hanya dua hari pihak kepolisian mengeluarkan perintah penyidikan. Sampai, surat panggilan pertama belum jatuh tempo, Dirreskrimsus Polda Lampung sudah kirim surat panggilan lagi. Surat Panggilan Sp.Pgl/190/III/SUBDIT-II/2013/Ditreskrimsus tanggal 25 Maret 2013 minta Syamsul hadir tanggal 28 Maret 2013. Tapi, sebelum 28 Maret 2013, yakni 27 Maret 2013, sudah terbit surat panggilan kedua nomor Sp.Pgl/190a/III/SUBDIT-II/2013/Ditreskrimsus. Selain itu, meski pelapor hanya melaporkan pelanggaran UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), ada penambahan pasal KUHP. Begitu juga penetapan P21 yang sudah diberikan lewat surat No. B-2271/N.8.4/Euh.1/6/2013 dari Kejati Lampung, 21 Juni 2013 juga semakin membuat tindakan polisi semakin terasa aneh.

“Setelah klien kami dinyatakan kabur 18 Juli 2013 dan penyidikan selesai tapi pihak kepolisiam masih mengeluarkan perintah penggeledahan rangka penyidikan, tanpa izin Ketua PN,” kata David.

Ziggy mengatakan pihaknya belum mau masuk pokok perkara yang dituduhkan pelanggaran UU ITE, misalnya makna dari menghina, menista, atau mencemarkan nama baik. “Kita bisa berdebat panjang. Tapi, praperadilan ini, kami hanya menyoal soal kelaziman prosedur penyidikan serta pemanggilan yang terkesan sewenang-wenang,” katanya.

Ziggy khawatir jika hal semacam ini dibiarkan akan menimpa setiap orang yang dilaporkan ke kepolisian. Baru dilaporkan, langsung tersangka, katanya. “Bahaya jika hal semacam ini dibiarkan, bisa menimpa siapa saja, termasuk teman jurnalis atau aktivis penggiat demokrasi,” urainya.

Seperti diketahui terkait Pulau Tegal, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Lampung dan 11 lembaga penggiat lingkungan lainnya beberapa waktu lalu minta keseriusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menanganinya. Pasalnya meski telah dipasang larangan atau penyegelan oleh KPK, BPN, KLHK dan KKP, aktivitas penyeberangan dari dermaga pantai Marita Sari menuju Pulau Tegal Mas masih berlangsung. Direktur WALHI Lampung, Irfan Tri Musri mengatakan masih adanya aktivitas dilokasi yang jelas bermasalah atau dalam proses penyelidikan tidak dibenarkan secara hukum.(R1/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here