Menteri Diajukan Ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang Akibat Perbuatan Balai Besar Dan Kepala BPN Di Lampung, Karena Tidak Gunakan Data Nilai Rp21 Milair

18
98

BERITAINDONET.COM: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)  Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Besar yang diwakili PPK Irigasi dan Rawa II SNVT Mesuji Sekampung Dan Kepala BPN Lampung Timur diajukan ke Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang karena tidak gunakan data yang telah ditandatangani.

Data yang telah ditandatangani merupakan data Pihak bersengketa yakni seharusnya 3 (tiga) orang bersengketa (calon penerima dana) dari Negara namun kedua pejabat baik dari BPN Lampung Timur yang diwakili Mangara Manurung dan kepala PPK Irigasi dan Rawa II SNVT Mesuji Sekampung BBWS yakni Agus Heru Sudarmanto tidak menggunakan data tanah dan pihak sebagai dasar Konsiniasi (penitipan uang).

“Pekerjaan itu berbahaya, makanya kami tarik Menteri (Pengguna Anggaran) sebagai pihak (Turut Tergugat), biar jelas diketahui Menteri), agar Menteri dapat menjelaskan di Persidangan penjelasan hukum yang sebenarnya, karena Menteri pasti tahu hukum,” kata kuasa Hukum Pengaju gugatan, David Sihombing, Sabtu (27/9/2019)

David Sihombing, kuasa Hukum Suwardi Ibrahim Penggugat mengatakan PPK dan BPN telah menabrak hukum. Beberapa aturan hukum yang ditabrak dengan jelas oleh Balai Besar Dan BPN mengenai data yang sudah ditandatangani sendiri dan yang sudah diserahkan ke Polda Lampung mengenai tandatangan bersama antara BPN dan PPK

“Rekayasa yang terjadi ialah satu pihak tidak menjadikan terpanggil di Pengadilan Negeri Sukadana, tidak ada panggilan sidang saat konsiniasi. Klien saya  sesuai data salah satu pihak bersengketa yang ditandatangani Kepala BPN Lampung Timur bernama Mangara Manurung dan PPK Irigasi dan Rawa II SNVT Mesuji Sekampung BBWS Mesuji Sekampung Agus Heru Sudarmanto tertanggal 25 Pebruari 2019 tepatnya dalam Berita Acara Objek Pengadaan Tanah Yang Akan Diberikan Ganti Kerugian Masih dipersengketakan Kepemilikannya dengan nomor:141/12-18.07/II/2019 dan telah diserahkan oleh Balai Besar ke Polda Lampung. Jadi hati-hati, ini uang Negara,” jelas David Sihombing saat dikonfirmasi.

David menjelaskan, tidak benar hanya dua orang bersengketa, tetapi 3 (tiga) orang, yakni antara masyarakat dengan Kliennya, dan Jaksa Dicky sipengguna surat surat palsu. “Jelas tertera dalam Berita Acara Objek Pengadaan Tanah Yang Akan Diberikan Ganti Kerugian Masih dipersengketakan Kepemilikannya dengan nomor:141/12-18.07/II/2019 dan telah diserahkan oleh Balai Besar ke Polda Lampung. Nama Klien saya ada di sana masuk pihak yang harus dipanggil dalam konsiniasi, Namun Pengadilan tidak memanggil Klien saya, karena Balai Besar tidak menjadikan pihak bersengketa dala m permohonannya yang berakibat Pengadilan tidak memanggil untuk hadir sidang,” pungkas David.

Dijelaskan, susuai Pasal 32 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyatakan: Dalam hal objek pengadaan tanah sedang menjadi objek perkara di pengadilan atau masih dipersengketakan, Ganti Kerugian diambil oleh pihak yang berhak di kepaniteraan Pengadilan setelah terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau akta perdamaian, disertai dengan surat pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

Pasal 32 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2016 menjadi ilusi, jika nama-nama pihak bersengketa bisa dibuang begitu saja sementara sudah ditandatangani. Itu sebabnya diajukan ke Pengadilan, dan pengajuan ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang mencakup semua. uangkap David

Seperti diketahui, di Lampung Timur tepatnya di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Wawai Karya sedang ada proyek strategis nasional untuk pembangunan Bendungan, yang disebut Bendung Gerak Jabung (BGJ), dengan luas sekitar 250 hektar, dan untuk lahan bermasalah 127 hektar. Tersangka pelaku sudah ada, dari panitia sendiri, bahkan disangkakan pasal 261 Ayat (1) dan pasal lainnya berdasarkan gelar perkara di Polda Lampung.

Pihak Balai Besar/PPK Dan Kepala BPN Lampung Timur dua pihak yang diajukan ke Pengadilan hingga saat ini belum memberikan tanggapan, nomor kontak yang dihubungi tidak tersambung. (R.1.1)

18 COMMENTS

  1. Fantastic beat ! I wish to apprentice while you amend
    your website, how can i subscribe for a blog website? The
    account helped me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted
    of this your broadcast provided bright clear idea

  2. You can certainly see your enthusiasm within the article you write.

    The sector hopes for even more passionate writers
    such as you who aren’t afraid to say how they
    believe. Always follow your heart.

  3. That pᥙts e-сommerce sites on a serious level playing field.
    We did a project f᧐rr the mortgage company iin United
    States; and even the term “mortgage” iis translated in 3 ways in Chinese,
    wnich can be confusing. In order to find out good success from the shortest
    time possible, there really aare a ffew guidelines that should be followed.

  4. My brother recommended I might like this blog. He was totally right.
    This post actually made my day. You cann’t imagine just how much
    time I had spent for this information! Thanks!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here