Mengerikan, Rumah Berbatasan /Di Luar Gugatan Dieksekusi Pengadilan Negeri Tanjungkarang ?

573
1007

BANDAR LAMPUNG (beritaindonet.com): Rebeka Panggabean (56), tak kuasa menahan kesedihan ketika Pengadilan Negeri Tanjungkarang-Provinsi Lampung merusak rumahnya melalui tindakan eksekusi, Kamis (17/1/2019) di Jalan HR.M/ Mangoen Diprojo, RT:005, Lingkungan I, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung.

Ketika ditemui beritaindonet.com, Rebeka menejelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3531 K/Pdt/2015  atau  sesuai gugatan Penggugat dinyatakan: Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Rebeka (Tergugat II).

“Jadi tanah dan bangunan saya sebelah barat milik Penggugat yang menang juga diratakan, Penggugat saja mengakui rumah saya ada di berbatasan sebelah barat gugatan, berbatasan artinya tidak ikut dalam objek gugatan tapi ikut dieksekusi,” ujar Rebeka, Jumat (19/1/2019) seusai mengecek lokasi tanah dan bangunan yang dirusak dan diratakan oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang sekitar pukul 13.00 WIB. Rebekka pun heran dan menayakan siapa yang akan bertanggungjawab, karena rumahnya berbentuk permanen.


Dijelaskan Rebekka yang juga didampingi Suaminya, benar ada pemberitahuan pelaksanaan eksekusi, akan tetapi karena di dalam pemberitahuan itu tidak dijelaskan putusan yang mana yang akan dieksekusi, dan tidak ada batas-batas dalam pemberitahuan itu, sehingga pihak keluarganya tidak ada persiapan atas kedatangan para eksekutor dengan menggunakan alat berat dan dilengkapi pengawalan.

“Saya pernah bertanya kepada Bapak Panitra, Klo ga salah namanya Iyus Suryana, mengenai batas-batas yang akan dieksekusi, namun saya tidak diberikan jawaban yang pasti,” ucapnya.

Pihak keluarga besar yang merasa korban eksekusi ini merencanakan akan menemui Pihak Pengadilan Negeri Tanjungkarang mengenai pertanggungjawaban tindakan eksekusi dan memperjelas batas-batas rencana eksekusi awal.

“Kami sudah koordinasi dengan Pengacara, kami bersama-sama Senin besok ke Pengadilan, mungkin saja karena kuasa hukum kami yang pertama telah almarhum awal 2018 sehingga kami diperlakukan seperti ini” jelasnya.

Kasus ini bermula sejak tahun tahun 2008, ketika Lie Kie Tjwan Djien Njoo (64) Warga Jalan Komplek Villa Citra II Blok C1- 17, Bandar Lampung mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang. Gugatan awal Penggugat dengan Putusan Nomor 77/Pdt.G/2008/PN.Tk dan Putusan  Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sesuai Putusan Nomor:64/Pdt/2009/PT.Tk, namun gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Kemudian tahun 2014, Penggugat mengajukan ulang gugatan ke Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang dengan Tergugat I (satu): Reza Hamim (46) Warga Jalan Perwates Nomor 99, Kelurahan Kali Balau Kencana, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, Tergugat II (dua): Rebeka (56) beralamat di Jalan HR.M/ Mangoen Diprojo, RT:005, Lingkungan I, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, dan Tergugat III (tiga) : Zaenuri (49), beralamat di Jalan HR.M/ Mangoen Diprojo, RT:005, Lingkungan I, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung.

Gugatan Penggugat  Lie Kie Tjwan Djien Njoo mengajukan gugatan mengakui memiliki sebidang tanah yang terletak di Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung (dahulu Kabupaten Lampung Selatan), Kecamatan Kedamaian (dahulu Kecamatan Kedaton), Kelurahan Kali Balau Kencana (dahulu Kelurahan Kedamaian) sekarang dikenal Jalan HR.M/ Mangoen Diprojo (dahulu Jalan Hayam Wuruk).

Penggugat mengakui dalam gugatan memiliki Sertifikat Hak  Milik  Nomor 8006/KD  seluas 1050 meter persegi sesuai dengan Surat-Ukur Sementara Nomor 1738/1982 tanggal 4 Juni 1982, dengan batas-batas: Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Zaenuri (Tergugat III), Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan HR.M/ Mangoen Diprojo (dahulu Jalan Hayam Wuruk, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Ahli Waris Almarhum M. Zahri Herland dan Reza Hamim (Tergugat I) dan Milik Ny. Rebeka serta milik Ketut  

Perkara terus bergulir hingga sengketa antar Pihak berujung ke Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 3531 K/Pdt/2015 yang dibacakan 29 Maret 2016.

Bagian Kepanitraan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang ketika dikonfirmasi atas perkara tersebut, mengatakan tidak berwenang menjawab pertanyaan. “Saya tidak berwenang memberikan keterangan, hubungi humas PN,” ujar Iyus Suryana, Panitra Pengadilan. (R.1.1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here