Kuasa Intervensi: “Hakim Belum Tentu Sepenuhnya Karena Terima Uang”

89
234

BERITAINDONET.COM/LAMPUNG: Perkara gugatan perdata Nomor: 55/Pdt.G/2019/PN.Tjk yang disidang di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang menjadi sorotan. Pasalnya pada pokok gugatan kali ini kembali dengan perihal yang sama dengan Putusan Tata Usaha Negara berisi gugatan pembatalan sertifikat yang telah diputus Mahkamah Agung dengan menolak pembatalan sertifikat objek perkara.  

David Sihombing, Kuasa Hukum Pemohon intervensi mengatakan memang perkara ini unik, karena digugat ke Pengadilan Negeri dengan perihal sama dengan PTUN terkait sertifikat. “Pada hal putusan TUN Mahkamah Agung telah menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan atas penolakan pembatalan sertifikat,” jelas David, Selasa (9/7/2019).

Seperti diketahui, terdapat putusan sela terbuka untuk umum Nomor: 55/Pdt.G/2019/PN. Tjk. 16 Mei 2019. Putusan sela itu  menolak eksepsi Tergugat I Dan II, dan menyatakan Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang memeriksa perkara dengan pertimbangan gugatan tidak lagi mengenai cacat yuridis/pembatalan sertifikat Hak Milik Nomor :1493/Enggal, Kelurahan Enggal, Bandar Lampung-Lampung.

Judul gugatan jelas pembatalan sertifikat, perihal atau judul itu seperti kepala pada tubuh manusia, tanpa kepala: tubuh tak bisa dikenali, jadi jika kepala wujudnya pembatalan sertifikat, maka tubuhnya tentu pembatalan sertifikat. Dan jika tetap menjadi wewenang Pengadilan Negeri, maka ini yang menjadi sorotan, ada apa ?,” jelas David

Mengenai pertanyaan apakah Majelis Hakim menerima uang sehingga menolak eksepsi absolut Para Tergugat? David menjawab belum tentu. “Eksepsi absolut ditolak? Hakim belum tentu sepenuhnya karena terima uang, lagian kan sudah ada informasi ada laporan ke Bawas Mahkamah Agung, termasuk akan adanya pemantauan khusus dari berbagai pihak. Kami dari pemohon intervensi masih yakin hak kami diakomodir Majelis,” katanya.

Untuk diketahui, perkara ini telah dilaporkan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Sebagai pengadu ialah Tergugat yang ditandatangani Mulkarnain. Pokok pengaduan terkait dugaan ketidakwajaran isi putusan sela atas perkara yang menolak eksepsi absolut. Menurut para Tergugat: Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang sepantasnya tidak berwenang mengadili perkara dengan dua alasan diantaranya: pokok gugatan mengenai pembatalan sertifikat, dan kedua karena telah ada putusan Mahkamah Agung TUN yang telah memeriksa pokok perkara, dan menolak pembatalan sertifkat.

Sementara itu, para Penggugat tetap bertahan dan beranggapan pokok perkara yang diajukan dilatarbelakangi kerugian penggugat akibat tidak dapat memanfaatkan tanah yang diakui para Tergugat sebagai miliknya.

Terdapat empat pihak sedang berperkara yakni Penggugat merupakan PT. Bank Perkreditan Rakyat Utomo Manunggal Sejahtera yang berkedudukan di Bandar Lampung. Tergugat dua orang yaitu Mulkarnaen dan Machyudin Harun, Tergugat III atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional di Kota Bandar Lampung, serta pihak lainnya sebagai Pemohon intervensi yakni Wilson yang disebut sebagai pihak yang berkepentingan dalam objek sengketa, yang masuk di tengah berjalannya gugatan. (M. Julian/R1.1)

89 COMMENTS

  1. … [Trackback]

    […] Here you will find 42973 additional Information on that Topic: beritaindonet.com/uncategorized/kuasa-intervensi-hakim-belum-tentu-sepenuhnya-karena-terima-uang/ […]

  2. … [Trackback]

    […] Read More Information here on that Topic: beritaindonet.com/uncategorized/kuasa-intervensi-hakim-belum-tentu-sepenuhnya-karena-terima-uang/ […]

  3. … [Trackback]

    […] There you can find 86782 more Information on that Topic: beritaindonet.com/uncategorized/kuasa-intervensi-hakim-belum-tentu-sepenuhnya-karena-terima-uang/ […]

  4. … [Trackback]

    […] There you will find 76352 additional Information to that Topic: beritaindonet.com/uncategorized/kuasa-intervensi-hakim-belum-tentu-sepenuhnya-karena-terima-uang/ […]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here