KPKAD Lampung Angkat Bicara Sayangkan Sikap Jaksa Dicky Tidak Patuh Panggilan Polda, Kasus Bendungan Rp100M Indikasi Surat Palsu

2
56

BERITAINDONET.COM: Lampung, Gindha Ansori Wayka, Koordinator Presidium  Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) Lampung, memberikan sikap atas kasus pembuatan dan penggunaan surat palsu untuk pembayaran lahan Bendung Gerak Jabung di Lampung Timur dengan nilai sekitar Rp100M. Pasalnya salah satu terduga pengguna surat palsu seorang Jaksa bernama Dicky Zaharuddin tidak kunjung mengahadapi panggilan Polda Lampung meski sudah dilayangkan 4 kali. Panggilan tersebut setelah ada ditemukan tersangka pemalsuan seorang panitia Pengadaan Tanah.

Gindha Ansori Wayka  mengatakan sebagai aparat yang memanggil, harus taat sebagai warga Negara,  dan tunduk jika menganggap yang memanggilnya petugas. “Sebagai subjek hukum siapapun kita termasuk sdr.  D harus tunduk pada hukum,  termasuk untuk taat pada panggilan aparat penegak hukum sebagai hukum dalam arti petugas, ujarnya ke redaksi beritaindonet.com, Selasa (8/9/2019)

Koordinator Presidium  KPKAD Lampung  menegaskan terkait penerimaan uang ganti kerugian Bendungan Jabung,  tidak ada kata ada sisa perkara di dalamnya, harus ada kejelasan maksimal. “Etika ada yang menyoal harus di tuntaskan secara hukum,” tegasnya

Dijelaskannnya, kalau ada pihak berpendapat bahwa pencairan itu ada dasarnya boleh-boleh saja, tetapi saat ada orang lain yang kemudian mempersoalkan hak tersebut atau dasar tersebut, maka siapa saja yang berkepentingan harus sama-sama membuktikan sesuai asas hukum siapa yang mendalilkan harus maka ia harus membuktikan (Actori Incumbit Probatio).

“Ketika Sdr D mendalilkan bahwa 10 AJB nya adalah asli dan sudah jadi dasar pencairan Uang Ganti Rugi (UGR), maka saat ada laporan polisi di Polda  sdr.  D harus hadir untuk menjelaskan kronologis suratnya sehingga UGR nya dapat ia terima.  Tentunya publik berkepentingan untuk mengetahui proses terbitnya AJB-AJB tersebut melalui hasil penyelidikan pihak kepolisian., ujar Gindha yang juga dikenal sebagai seorang praktisi.   

KPKAD Lampung juga menyayangkan jika  sikap kebenaran ketidaktransparanan jaksa Dicky tersebut nyata. “Karena jika ternyata salah bayar, ini bukan hanya soal perbuatan perdata (perbuatan melawan hukum) saja, tetapi dapat mengarah tindak pidana korupsi karena menggunakan keuangan negara. Sebagai bagian dari penegak hukum,  harusnya Sdr D patuh dan taat hukum demi terciptanya kepastian hukum. Seharusnya sdr D terlebih dahulu menejelaskan di Kepolisian, supaya terang adanya perbuatan hukum itu, “ tandas Ginda.

Lima bulan lalu, mantan Dirreskrimum Polda Lampung Kombespol Bobby Marpaung mengatakan ke media pihaknya telah menetapkan Kaderi sebagai tersangka Pemalsuan dan Penyalahgunaan wewenang dan telah memperoleh bukti cukup, namun, kata Bobby, alasan Kades tak ditahan karena kondisi tersangka dalam keadaan sakit, sehingga meminta keringanan agar tidak ditahan.

Di awal mula rencana penetapan tersangka diteliti telah membuat surat surat yang diduga palsu, yakni posisi sebagai Lurah menandatangani surat jual beli tanah yang telah dan akan diganti oleh Pemerintah pada proyek Bendungan di Lampung Timur, yang terletak di Desa Sumberrejo, Kecamatan Wawai Karya, lampung Timur. Tersangka sebagai lurah dianggap cukup nakal dan diduga bekerja sama dengan para oknum lainnya diantaranya diduga seorang jaksa bernama Dicky yang bermain dibelakang, demi rupiah bernilai seratusan miliar. Jaksa tersebut join dengan nama-nama yang suratnya dibuat oleh tersangka yakni 158 surat keterangan tanah indikasi palsu yang dibuat tahun 2017.

Bukti-bukti perbuatan tersangka tersebut telah ada perintah disita Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang sesuai Penetapan Nomor: 1437/Pen. Pid/2018/PN. Tjk. Penetapan Pengadilan atas Penyitaan tersebut setelah menerima barang bukti dari Polda Lampung tertanggal 21 November 2018. Namun hingga kini Polda Lampung belum ada informasi menyita secarik kertaspun bukti asli surat palsu, bahkan terkesan dibiarkan karena tidak ada tindakan sama sekali untuk menahan tersangka meski ancaman hukumannya diatas lima tahun.

Akibat perbuatan tersangka, para korban menjadi kehilangan/rentan kehilangan  hak, jika tidak segera diantisipasi, mengingat surat pemilik lahan yang sebenarnya: salah satunya Suwardi Ibrahim telah ada persetujuan Badan Pertanahan Nasional meluluskan pemberian hak milik hak atas tanah, yang ditandatangani oleh panitia pemeriksa tanah dari Badan Pertanahan Nasional seperti Staf Seksi Pengukuran Hak-hak Atas Tanah oleh bapak Olich Solichin, Staf Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah oleh Kamaruzzaman, Staf Seksi Pengaturan Pengusaan Tanah oleh Suparno, Staf Seksi Penatagunaan Tanah oleh Sodjak Wiryanata, Kepala Desa Sumber Rejo oleh Abdul Manaf, dan Yuli Hardi selaku Staf Sub Seksi Pengurusan Hak-Hak Atas tanah (M. Julian/R.1.1)

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here