Kasus 158 Surat Palsu, Rp100 Miliar Proyek Negara Dan Undangan Kepala BPN Sebagai Pemicu ?

4
368

Lampung (beritaindonet.com): Sudah tersebar undangan, tertera atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung Timur sebagai Pengundang melalui pesan WhatsUp. Undangan itu terkait pencairan dana Proyek Negara Pengadaan Tanah Bendungan Gerak Jabung Desa Sumber Rejo, Kecamatan Wawai Karya, Kabupaten Lampung Timur. Undangan Kepala BPN kali ini sebagai pemicu puncak amarah pihak yang memiliki hak atas tanah sesuai surat yang telah dikeluarkan BPN, sehingga perbuatan Mangara Manurung diduga keras melanggar Peraturan Presiden Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah.

Tertera pada surat undangan, dibuat 8 Maret 2019. Agenda acara undangan akan dilakukan hari ini, Selasa (12/3/2019) sekitar pukul 13 WIB di Ruang Rapat Kantor Pertanahan Lampung Timur, Jalan Marga Sekampung Udik Nomor 01, Sukadana Ilir, Sukadana, Kabupaten Lampung Timur-Provinsi Lampung. Agenda rapat kali ini merupakan musyawarah merapatkan bentuk ganti kerugian pengadaan tanah yang sudah masuk daftar nominatif.

Terlihat undangan kali ini diadakan di tempat yang berbeda dari undangan sebelumnya. Sebagai pengundang juga berbeda. Sebelumnya undangan yang hampir sama dilakukan oleh  Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang berkantor di Bandar Lampung, di Jalan Gatot Subroto Nomor 57. Sementara itu, Pihak BPN Lampung Timur dikonfirmasi klarifikasi undangannya tidak dapat dihubungi.


Menurut David Sihombing, kuasa hukum pemilik tanah yang memiliki surat resmi, telah ada pelanggaran yang dilakukan Kepala BPN Lampung Timur, tidak sesuai Pasal 69 Ayat (1) Peraturan Presiden (PP) Nomor 148 Tahun 2015 Tentang  Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Menurut David sesuai pasal yang mengatur, isinya “Pelaksanaan Pengadaan Tanah mengundang Pihak yang Berhak dalam musyawarah penetapan Ganti Kerugian dengan menetapkan tempat dan waktu pelaksanaan.”


“Bukan yang berhak yang diundang, bukan juga yang menguasai tanah, entah bagaimana cara Kepala BPN mempertanggungjawabkan data-data tanah itu ke Menteri, nekat itu” ungkap David ke beritaindonet.com

David menjelaskan selain tidak sesuai Pasal 69 PP, juga tidak sesuai Pasal 60 Ayat (1) PP Nomor 148 Tahun 2015, karena peta bidang tanah dan daftar nominatif tidak pernah diumumkan ketika dicek di BPN atau tempat terkait.

“Sesuai bunyi peraturan: Peta Bidang Tanah dan daftar nominatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 diumumkan di kantor kelurahan/desa atau nama lain, kantor kecamatan, dan lokasi pembangunan dalam waktu paling lama 14 hari kerja. Kapan dan dimana diumumkan ?” jelasnya.

Kuasa Hukum Suwardi Ibrahim juga mempertanyakan mengenai nantinya cara melepaskan hak kepada pemerintah, sementara surat tanah tidak ada, dan sebagian sudah disita berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tanjungkarang.

Dijelaskan oleh David, sesuai Pasal 112 PP Nomor 148 Tahun 2015 Ayat (1), (2), (3) dan (4), bunyinya Ayat (1) Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menyerahkan hasil Pengadaan Tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah disertai data Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pelepasan hak Objek Pengadaan Tanah.

“Dalam pasal itu menyebutkan pelepasan hak objek tanah, dan Pasal 1 Ayat (9) menjelaskan  Pelepasan hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari Pihak yang berhak kepada negara melalui Kementerian. Yang akan dibayar dan masuk daftar nominatif tidak ada hubungan hukum dengan tanah tersebut sebagai pemilik, jadi bagaimana caranya memutus hubungan hukum ?” tandas David.

Ditambahkannya, mengenai hak atas tanah sesuai PP Nomor 148 Tahun 2015 tentang pengadaan tanah berdasar pasal 1 Ayat (5): Hak atas Tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan hak lain yang akan ditetapkan dengan undangundang.

“Jadi hak atas tanah sesuai peraturan perundangundangan, bukan hak atas tanah sesuka-suka Kepala BPN Lampung Timur, Mangara Manurung,” imbuh David.

Sebelumnya diberitakan, ahli waris Doddy Syakhrun Tanjung (Alm) dkk. mengakui objek tanah milik Suwardi Ibrahim adalah milik Doddy Syakhrun Tanjung seluas kurang lebih 100 hektar, sementara di sisi lain ditemukan fakta pemilik lahan ialah Suwardi Ibrahim. Doddy Syakhrun Tanjung (Alm) saat hidupnya terungkap hanya suruhan dari Suwardi Ibrahim untuk menjual tanah. Kuasa yang diberikan kepada Doddy Syakhrun Tanjung (Alm) dimasa hidupnya diduga disalahgunakan berubah dari suruhan menjadi mengaku pemilik kepada Panitia Pengadaan Tanah.

“Doddy Syakhrun Tanjung (Alm) di masa hidupnya adalah suruhan Klien saya untuk mengurus, ada buktinya, jadi jika ada pengakuan ahli waris, itu jauh dari fakta, ada perjanjiannya, seharusnya ahli waris yang masih hidup jangan menyangkal tandatangan yang diakui almarhum dalam hidupnya, 2017 tandatangan, baiknya nama almarhum dijaga“ujar David

Kasus inipun telah dilaporkan ke Polda LampungPolda Lampung

Polda Lampung

Polda Lampung

4 COMMENTS

  1. First of all I want to say terrific blog! I had a quick question which I’d like to ask if you don’t mind.

    I was interested to find out how you center yourself and clear your
    head before writing. I have had difficulty
    clearing my mind in getting my thoughts out there. I truly do enjoy
    writing but it just seems like the first 10 to 15
    minutes are generally lost simply just trying to figure
    out how to begin. Any recommendations or hints? Cheers!

  2. Hello there, just became alert to your blog through Google,
    and found that it’s really informative. I’m gonna watch out for
    brussels. I will appreciate if you continue this in future.
    Numerous people will be benefited from your writing. Cheers!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here