PH: Yang Benar Itu Subroto Berhasil Membuka Jalan Umum, Karena Rentan Kecelakaan Akibat Pengalihan Jalan Ke Tanahnya Oleh Dishub

0
85

BERITAINDONET.COM, Lampung: Menanggapi berbagai sumber media atas masuknya batu dilahan milik Subroto yang dianggap menunutup jalan nasional atau jalan umum. David Sihombing Kuasa Hukum Subroto membeberkan fakta yang terjadi di lokasi, Jumat (22/1/2021).

Subroto Klaim Pengalihan jalan dalam Foto Panah menjadi Ke Tanahnya tidak sesuai aturan, Ia menyangkal tutup jalan umum, yang benar menurut dia Ia membuka jalan umum

David Sihombing menjelaskan, Pertama: kaget melihat tindakan Perhubungan Kota Bandar Lampung yang masih menutup dengan memasang plang besi pengalihan jalan umum atau jalan nasional. “Perlu jeli, bukan Subroto yang nutup jalan nasional, namun Perhubungan, bisa dicek fakta, justru Subroto yang harus diberi penghargaan karena sudah dibuka jalan nasional” jelas David Sihombing.

Hal kedua menurut David Sihombing, jalan yang ditutup Dishub tanpa plang lalu lintas Polisi, apakah lalu lintas diatur oleh Dishub ? “Hal ini yang membuat lebih yakin tidak ada aturan yang jelas atas penutupan setengah marka jalan umum itu, sekarang apa maksudnya, menggunakan tanah pribadi dengan menutup jalan ? Klien saya tidak diam-diam merasa berhak, Kami membuat banner di atas ruko-ruko itu, tetapi dicabut orang tidak dikenal, lalu membuat pemberitahuan terbuka di media beritaindonet.com tanggal 12 Januari 2021 jadi mereka jangan seperti pepatah kura-kura dalam perahu” kata David.

Hal ketiga kata David, dengan membuat pertanyaan penegasan, bahwa apakah Dishub kota bisa menutup jalan Provinsi atau jalan nasional ? “Jalan itu bukan jalan kota atau wilayah kota Bandar Lampung, kenapa ditutup dengan mengalihkan ke tanah Klien saya ? Apakah alokasi dana pembuatan jalan yang ditutup itu dari Pemda Kota ?

Hal keempat, dijelaskan, minta tolong saja malu melihatnya memungut uang dari mobil-mobil melewati tanah orang pribadi. “Jangan terlalu pintar membuat isu Subroto menutup jalan umum, justru Subroto yang membuka, setelah dibuka baru lalu lintas lancar, yang dilihat sekarang ini adalah setelah dibuka meskipun tetap lalu lintas melalui tanah milik Subroto, sebelum kami datang lalulintas hanya melalui tanah Subroto, sekarang sudah dua jalan yakni dari jalan umum yang sebelumnya ditutup dan ada juga yang melalui lahan Subroto,” terangnya

Selanjutnya kelima menurut David Sihombing mengenai alas hak atas tanah, jika memang Dishub/Pemda Kota jujur dan polos polos saja, mempersilahkan tunjukkan hak Pemda yang katanya ada sejak tahun 1985 “Putusan Pengadilan menyatakan sah milik Subroto, ga perlu ditafsir saya pikir, jika Pemda punya alas hak, mana ? Karena kami ga pernah tahu, dan Saya dua tahun lalu sebagai pengacara salah satu pihak yang merasa membeli dari Develover bangunan ruko tanah itu dengan menarik Pemda sebagai Tergugat, namun 1 lembar kertas pun Pemda tidak punya yang menunjukkan alas hak atas tanah, saya waktu itu jika tidak salah meminta dari Pemda meskipun itu surat bodong yang penting ada di Pengadilan, meskipun yang robek karena sudah jadul, tetapi Pemda Kota tidak punya saat itu” jadi perlu jujur, apakah karena lahan uang Dishub yang dipertahankan atau maksud lain.   

Dijelaskannya, Objek tanah yang terletak di Kemiling Bandar Lampung seluas 5.200 (lima ribu dua ratus) meter persegi telah sah menjadi milik Subroto berdasarkan Putusan Nomor: 25/Pdt.G/2020/PN Tjk Rabu tanggal, 12 Agustus 2020

Adapun milik Subroto awalnya diperoleh dari jual beli tertanggal 23 Desember 2003. Termasuk Penjual akan membiayai peningkatan hak atas tanah yang diperjualbelikan antara pihak pertama dan pihak kedua dengan batas-batas berikut: a Sebelah Utara Berbatasan Dengan Jalan Pramuka, b. Sebelah Timur Berbatasan Dengan Jalan Terminal, c. Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Jalan Imam Bonjol, d. Sebelah Barat Berbatasan Dengan Jalan Imba Kesuma.

David Sihombing, Kuasa Hukum Subroto menungkapkan bahwa sudah jelas pertanyaan selama ini terjawab bahwa hak atas tanah tersebut milik Kliennya sesuai hukum yang sah dan mengikat serta mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

“Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 25/Pdt.G/2020/PN Tjk Rabu tanggal, 12 Agustus 2020, Menyatakan Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat terkait biaya peningkatan status tanah menjadi atas nama Penggugat tertanggal 28 Oktober 2005 sebagai kelanjutan/satu kesatuan dengan Perjanjian Jual Beli tertanggal 23 Desember 2003 adalah sah secara hukum,” tegasnya ke beritaindonet.com, Sabtu (23/1/2021). (R.1.1)    

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here