Generalisasi Yusen Pejabat Kementerian, Menghubungkan Pencairan Rp13 Miliar Rapat Dengan Polda Lampung Dinilai Tidak Etis, Karena Tidak Sebut Nama

1389
516

Lampung (beritaindonet.com): Kuasa Hukum Pemilik Tanah, David Sihombing menyoroti pernyataan Pejabat Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), saat memberikan penjelasan kepada Mahasiswa dalam aksi Rabu (20/2/2019). Pasalnya menggeneralisasi pihak Polda Lampung terkesan telah juga mengikutsertakan penyidik yang sedang menangani perkara.

“Hingga saat ini, saya masih mempertanyakan ucapan Bapak Yusen pejabat Balai Besar, karena dari Polda sudah ada penyitaan telah terjadinya dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan penyalahgunaan wewenang, sudah ada tersangka seorang panitia, “ ujar David ke beritaindonet.com, Rabu (21/2/2019) saat dipertanyakan kebenaran Yusen, penyidik PPNS di Balai Besar.

Sebaiknya menurut David, Yusen dalam tanggapannya terhadap mahasiswa yang menuntut membongkar masalah dan menuntaskannya tidak perlu menyebut-nyebut nama Polda Lampung, karena bicara Polda Lampung cakupannya luas.


“Polda Lampung ? Siapa namanya sebaiknya disebutkan biar tidak melebar, apakah dari penyidik yang menangani perkara, atau Bapak Kapolda, atau pihak Satuan Brimob atau Pamobvit, bahasa itu belum tentu berterima sama Polda Lampung, “pungkas kuasa hukum Suwardi Ibrahim.

David klarifikasi mengenai penyebutan dirinya hadir rapat saat pencairan Rp13 miliar di Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanjung tidak benar, karena sewaktu kehadirannya di BRI diakui belum ada rapat, malah ketika mau masuk ruangan mempertanyakan rencana pencairan sudah ada teriakan keramaian akan membacok kawannya yang ikut ke BRI.


“Saya pun dihadang agar jangan naik ke atas kelantai tiga BRI, bahkan kami bersama kawan lainnya di paksa turun oleh orang banyak, akan tetapi setelah saya sudah jauh masuk wilayah Lampung Selatan, kemudian beberapa orang menelpon agar datang ke BRI saat itu, namun berhubung kendaraan sedang ada kendala, tidak bisa kembali ke BRI malam itu,” tandas David.

Ini Data yang diakui diperoleh dari yang bernama Sirin, yakni salah satu masuk daftar penerima sebagian uang pembayaran Proyek Bendungan Wawai Karya Lampung Timur. Sirin merupakan salah satu penerima ganti rugi lahan yang suratnya diduga Palsu namun divalidasi BPN dan dicairkan Balai Besar Kementerian di BRI Tanjungkarang. Seorang Tersangka pembuat surat palsu sudah ditemukan di Polda Lampung yakni Panitia Pengadaan Lahan (Kepala Desa Setempat)

David menambahkan tidak heran lagi ketika mendengar pemberitaan pegawai kementerian saling baku hantam dengan mahasiswa yang aksi, karena perkara ini dinilai selalu dibungkus bahasa membias sehingga tidak pada pokok masalah yakni pencairan dengan data diduga palsu dan Pihak Balai Besar mencairkan.

“Masalah ini sederhana, dan jelas, yakni ada pencairan, ditengah ada tersangka pemalsu surat dan penyalahgunaan wewenang, dan terdapat tujuh orang lawan Klien saya yang sudah tandatangan dan surat itu dibuat menggunakan kop Pengadilan Sukadana Lampung Timur,  isinya mengakui Suwardi Ibrahim pemilik tanah, mereka hanya dapat 35 % sebagai konpensasi dalam surat itu, namun dana itu masuk bukan ke Suwardi Ibrahim, dan bahkan Suwardi Ibrahim tidak mengetahui jejak pembayaran, ini kan misterus, kesepakatan pengadilan pun diabaikan, ampun, ngeri pokoknya,” imbuh David

Sebagaian Tergugat Para Pihak Yang Bersengketa dengan Suwardi Ibrahim (Pemilik Lahan) sudah ada kesepakatan, mengakui tanah tersebut adalah milik Suwardi Ibrahim, akan tetapi hingga saat ini BPN tidak menggunakan surat pengadilan tersebut sebagai dasar Validasi membayar kepada Suwardi Ibrahim. Sehingga BPN dianggap mengabaikan hukum, salah satu pemicu mahasiswa unjuk rasa.

Seperti diketahui, aksi demo Rabu (20/2/2019), seratusan mahasiswa meminta kasus proyek pembayaran lahan seratusan miliar peruntukan Bendungan Wawai Karya Lampung Timur diungkap, karena diduga sarat dengan masalah, mahasiswa memintai data-data tanah yang akan dibayarkan melalui uang Negara tidak salah sasaran dan agar sesuai alas hak yang dapat dipertanggungjawabkan, namun disambut reaktif.

Dipenghujung aksi, para pejabat kementerian Balai Besar Bandar Lampung menjelaskan di muka umum, di hadapan ratusan orang, mengatakan di BRI Tanjungkarang,  (12/12/2018) telah ada rapat dengan Polda Lampung, BPN dan Balai Besar, sehingga dibayarkan kepada orang-orang yang diduga surat menggunakan surat tanah yang palsu, dan sedang proses sita. (R1.1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here