Geger, Nama Ketua Pengadilan Disebut Konglomerat Dikasus Pencemaran

0
52

BERITAINDONET.COM, Bandar Lampung: Saksi fakta bernama Donny Leimena yang juga sebagai pelapor menyebut nama Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang dalam sidang dugaan tindak pidana ITE, Selasa (28/9/2021). Saksi yang juga mengaku sebagai korban itu memberikan keterangan terkait akibat surat beberapa pimpinan Redaksi media di Lampung yang dilayangkan ke KPK.

“Ketua kalian dilaporkan oleh kelompok  Terdakwa ke MA gegara surat Ketua PN terkait surat keterangan” ujar saksi kepada Majelis Hakim yang diketuai Hakim Jony Butar Butar.

Terungkap dalam sidang dapat digalinya isi surat Ketua Pengadilan yang menjadi salah satu sasaran utama, namun sidang belum mengungkap secara keseluruhan isi surat Ketua Pengadilan itu.

Merespon keterangan saksi, Terdakwa Amrullah mengemukakan adanya perbedaan masalah surat ke KPK bukanlah objek kasus yang disidangkan, yang juga disatu sisi Terdakwa dengan tegas menjelaskan sebagai pengirim surat ke KPK yang disebut saksi bukanlah diri Terdakwa.

“Yang mengirim surat itu saksi Bukhari Pemred BE 1 Lampung dan Pimred Sinar Lampung tanpa sepengetahuan saya,” jelas saksi.

Untuk diketahui, jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Lampung mendakwa dari adanya Pengaduan ke KPK atas adanya dugaan penyalahgunaan aset-aset sitaan negara di Lampung. Setelah Laporan ke KPK terdapat beberapa media yang menerbitkan bentuk ungkapan Terdakwa yang dianggap merugikan Korban, yang nota bene saksi korban diketahui sebagai konglomerat di republik ini. Alhasil, berlanjut dengan laporan Polisi, yang kemudian naik ke meja hijau. Selain melaporkan Terdakwa Amrullah yang berprofesi seorang Advokat, Pelapor Donny Leimena juga melaporkan Pimpinan media Cyber di Lampung.

Berdasarkan kronologi kasus yang ada, Terdakwa Amrullah didakwa Jaksa Wayan dari Kejaksaan Tinggi Lampung atas dua dakwaan alternatif. Pertama: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tentang Peraturan Hukum Pidana. Dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (prl)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here