Dianggap Misterius “Tiga Status Dalam 1 Surat Panggilan Tersangka,” Syamsul Arifin Praperadilankan Polda Lampung

0
230

BERITAINDINET.COM, Lampung: Misterius yang awalnya istilah gaib, menjadi salah satu istilah yang digunakan dalam pembahasan surat panggilan Polda Lampung. Karena tertera makna hukum tiga status dalam 1 surat panggilan itu.

David Sihombing, Kuasa Humum Syamsul Arifin mengatakan peristiwa misterius, JANGGAL DAN TIDAK MASUK LOGIKA serta diluar NALAR HUKUM ketika 03 Juli 2013 muncul panggilan yang dikeluarkan Termohon/Polda Lampung, yang disebut Panggilan II, dengan surat Nomor: Sp.Pgl/290A/VII/SUBDIT-II/Ditreskrimsus; Dalam Surat Panggilan ini, Pemohon dipanggil Termohon untuk hadir dan dimintai keterangan sebagai Tersangka pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2013.

“Surat itu dalam konsideran menimbang menyebutkan penyidikan, dalam konsideran dasarnya P21, dan isinya Status tersangka, dalam satu surat panggilan, logikanya jika P21 tidak panggilan tersangka,” tegas David Sihombing kuasa hukum Praperadilan ke beritaindonet.com, Kamis, (1/10/2020).

Kuasa hukum mantan bos AKLI ini menerangkan, menurut hukum urutan status dan penanganan perkara penyelidikan dan penyidikan bahwa status Terlapor tidak dapat langsung dijadikan tersangka sebelum melewati proses pemeriksaan status sebagai Terperiksa, Saksi (setelah naik sidik), dan Tersangka;

“Kasus a quo, Termohon sudah menetapkan tersangka tanpa memenuhi prosedur hukum yang benar, dengan langsung menjadikan Pemohon sebagai Tersangka, sehingga tidak terungkap hubungan hukum antara kasus yang dilaporkan (delik aduan) dengan tahapan waktu pencarian dan jenis alat bukti (apakah bukti ditemukan dalam tahap lidik? Atau bukti ditemukan dalam tahap sidik? Atau bukti yang cukup belum ada meskipun sudah keluar penetapan tersangka?). Maka oleh karena itu, bercampur aduknya pasal krimsus dan krimum termasuk adanya delik aduan, membuat semua Tindakan Termohon tidak jelas dan sangat membingungkan,” ucapnya.

Karena itu menurut Pengacara Praperadilan ini, maka semua Tindakan yang dilakukan oleh Termohon dalam penetapan Pemohon sebagai Tersangka harus dinyatakan cacat prosedur; Dengan kata lain tindakan Termohon dalam tahapan pencarian bukti yang dikaitkan dengan peningkatan status Pemohon tidak sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015, frasa “bukti permulaan” dalam Pasal 1 angka 14 yang dijadikan dasar patut diduga karena perbuatannya sebagai pelaku tindak pidana adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

“Artinya secara hukum, minimal dua alat bukti yang sah itu bertitel “Pro Justisia” yang ditemukan/didapat oleh Penyidik dalam tahap penyidikan BUKAN BUKTI-BUKTI YANG DITEMUKAN/DIDAPAT DARI TAHAP PENYELIDIKAN; Dan dalam kasus a quo, tidak jelas kapan bukti permulaan yang cukup ditemukan, apakah pada tahap penyidikan? Setelah penetapan Tersangka? Atau saat masih dalam tahap penyelidikan?” paparnya.

DAN YANG LEBIH JANGGAL DIURAIKAN PENGACARA PROFESIONAL INI, DALAM PANGGILAN INI DISEBUTKAN DALAM ANGKA 4 SURAT TERSEBUT YANG MENYATAKAN SURAT DIBUAT BERDASARKAN “Surat Kejati Lampung Nomor: B-2271/N.8.4/Euh.1/6/2013 tertanggal 21 Juni 2013 bahwa kasus a quo telah lengkap (P.21).

“Artinya BAHWA DALAM PENANGANAN KASUS INI: ADA TIGA STATUS BERSAMAAN TERTANGGAL 21 JUNI 2013 YAKNI: DALAM RANGKA PENYIDIKAN, DALAM RANGKA PEMERIKSAAN TERSANGKA, DAN SEKALIGUS KASUS SUDAH P21. Hal ini di luar nalar!,” imbuhnya.

Polda Lampung menanggapi praperadilan Pemohon sebagai hak dari Pemohon, dan Polda siap menghadapinya.

Untuk diketahui, kasus ini akan disidangkan Selasa, (6/10/2020) sekitar pukul 9 pagi. Sebagai pemohon ialah Syamsul Arifin melalui kuasanya dua orang yakni Ziggy  Zeaoryzabrizkie dan David Sihombing. (R.1.1).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here