Berkas Tersangka Pemalsu Surat Tanah Proyek Negara Dilengkapi, Tersangka Belum Ditahan

3
107

BERITAINDONET.COM (Lampung): Perkara tersangka Pemalsu surat tanah peruntukan lahan Proyek Negara terus bergulir. Pasalnya Polda Lampung sedang melengkapi berkas perkara untuk segera dikirimkan kembali kekejaksaan Tinggi Lampung. Hingga saat ini tersangka pemalsu belum ditahan.

Direktur Kiriminal Umum Kombes Pol Muhammad Barly Ramadhany mengatakan: Polda Lampung mendapat petunjuk dari Kejati Lampung atas perkara tersangka. “Perkaranya sudah kami kirim ke Kejaksaan dan ada petunjuk untuk melengkapi,” ujar Kombes Barly ke beritaindonet.com, Jumat (21/6/2019) pukul 13 WIB.

Barly menjelaskan hingga saat ini tersangka tidak ditahan. Alasan tidak menahan karena dianggap kooperatif. “Memang kami tidak lakukan penahanan karena memang tersangka Kaderi koperatif dalam pemeriksaan dan selalu hadir setip pemeriksaan,” jawab Kombes Pol Barly saat menanggapi alasan tidak ditahannya tersangka pemalsu.

Sebelumya kepada awak media, Direktur Kriminal Umum Polda Lampung Bobby Marpaung yang digantikan Kombes Barly, mengungkap alasan tersangka tak ditahan karena kondisi tersangka dalam keadaan sakit termasuk adanya keluarga tersangka melakukan penjaminan dan  melampirkan bukti surat sakit dari dokter. “Keluarga siap kooperatif dan dalam pengawasan kita, karena sakit minta enggak ditahan dulu, tapi ini bukan penangguhan penahanan,” kata Bobby saat masih menjabat di Polda Lampung.

David Sihombing kuasa Hukum Suwardi Ibrahim mengatakan selain adanya laporan untuk tersangka Kaderi selaku unsur panitia, telah ada laporan Polisi di Polda Lampung dengan terlapor Mangara Manurung dkk selaku ketua panitia pengadaan lahan di Lampung Timur. Laporan dibuat mengingat adanya BAP tersangka yang diketahui pengakuan tersangka disuruh panitia membuat surat-surat yang diduga palsu itu. Menurut David perkara yang melibatkan tersangka dan calon tersang sudah jelas.  

“Perkara tidak sulit sebenarnya, bukti sudah ada, dua perkara laporan Polisi harus disatukan, karena pelaku berkaitan, perbuatan dilakukan dalam waktu yang sama, atau tidak berselang lama, bukti sita pengadilan saja sudah ada, apalagi” ujar David.

Namun kata David bisa saja ada kesulitan Polda Lampung menangani kasus ini, karena ada jaksa penerima dana meski tidak masuk daftar nominatif, dan jaksa tersebut pernah bertugas di Lampung dan sekarang bertugas di Batam, bernama Diky Zaharuddin.

“Hingga saat ini tidak jelas bagi saya kedudukan jaksa tersebut bisa menerima uang setengah dari nilai yang diterima masyarakat, jaksa itu tidak ikut bersengketa di Pengadilan Perdata, bisa saja jaksa itu ditakuti Polisi, tapi masa sekarang ini sepantasnya profesional karena hak atas tanah itu sakral dan berakibat moral turun temurun” tegas David.   

Seperti diketahui, dalam perkara ini ada perdamaian perkara yang sedang disidik Polda Lampung. Tujuan perdamaian itu agar dilakukan penghentian perkara. Perdamaian tidak dilakukan semua pihak yang bersengketa. Hal ini bisa dianggap sebagai permaianan yang tersistem.

“Pada hal perdamaian adalah pengakuan bersalah, jaksa masih saja terkesan menggantung, klo perkara ini tergantung penegak hukumnya, apakah akan diperlambat, digelapkan perkaranya, dibuat lancer, itu kan tergantung pribadi saja. Tapi saya yakin Polda Lampung masih profesional,” tutup David.

Sebelumnya diberitakan, ahli waris Doddy Syakhrun Tanjung (Alm) dkk. mengakui objek tanah milik Suwardi Ibrahim adalah milik Doddy Syakhrun Tanjung seluas kurang lebih 100 hektar, sementara di sisi lain ditemukan fakta pemilik lahan ialah Suwardi Ibrahim. Doddy Syakhrun Tanjung (Alm) saat hidupnya terungkap hanya suruhan dari Suwardi Ibrahim untuk menjual tanah. Kuasa yang diberikan kepada Doddy Syakhrun Tanjung (Alm) dimasa hidupnya diduga disalahgunakan berubah dari suruhan menjadi mengaku pemilik kepada Panitia Pengadaan Tanah.  (M. Julian/R1.1)

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here