Aksi Massa Yang Tergabung Dalam Forum Peduli Pendidikan Provinsi Lampung,Desak DPRD Dan KASN Lampung Bertindak Tegas Atas Pemecatan Kepsek SMPN 16 Yang Dilakukan Oleh Herman HN

0
93

BERITAINDONET.COM,Bandar Lampung:Puluhan massa yang tergabung dalam Forum Peduli Pendidikan Provinsi Lampung (FPPPL) menggelar aksi damai, mengecam tindakan semena-mena Wali Kota Bandar Lampung Herman HN yang mencopot Kepala SMPN 16, Purwadi beberapa waktu lalu, di Pemkot Bandar Lampung, Kamis (22/10/2020).

Diketahui, Herman HN mencopot Purwadi karena tuduhan yang belum terbukti, hanya diduga tidak netral sebagai aparatur sipil negara (ASN) dalam acara jalan sehat yang digelar sekolah beberapa waktu lalu.

Saat itu, Purwadi bersama peserta jalan sehat menerima handuk yang diberikan tiga orang yang sedang berjaga di kediaman Rycko Menoza SZP.

Massa aksi juga meminta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk menyikapi masalah itu dan DPRD Kota Bandar Lampung harus turun tangan bertindak secara tegas atas pemecatan sepihak tersebut.

Forum Peduli Pendidikan juga mempertanyakan sikap wali kota terhadap dugaan ketidaknetralan lurah Kemiling Permai dan kepala Bappeda Bandar Lampung yang tidak mendapatkan sanksi.

Saat ini dugaan netralitas ASN tersebut tengah diproses di Bawaslu Kota Bandar Lampung.

Koordinator Lapangan Forum Peduli Pendidikan, Fariza Novita Icha, berharap Herman HN sebagai pemimpin harus bersikap tegas, adil dan bijaksana dalam masalah ini.

“Sudah menjadi rahasia umum wali kota Bandar Lampung melakukan sebuah tindakan yang arogan tanpa mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Icha.

Atas tindakan Herman HN yang dinilai arogan, Forum Peduli Pendidikan meyampaikan empat tuntutan yakni tegakkan supremasi hukum dan meminta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk menyikapi secara cepat permasalahan tersebut hingga tuntas.

“Ketiga, mendesak DPRD Bandar Lampung bersikap tegas sebagai wakil rakyat dengan memanggil wali kota dan pihak-pihak terkait, agar masalah tersebut tidak terjadi kembali,” ujar Icha.

Terakhir, meminta aparat penegak hukum di Provinsi Lampung, khususnya Kota Bandar Lampung untuk menyikapi permasalahan tersebut dengan dasar penegakan keadilan seadil-adilnya tanpa pandang bulu dan tebang pilih.

“Berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2016, kepala daerah dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri,” jelas Icha(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here