Akhirnya Kabar OTT Dinas PMPTSP Polresta Bandar Lampung Tetapkan Dua Tersangka

0
101

BERITAINDONET.COM , Bandar Lampung:Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu ( DPMPTSP ) Provinsi Lampung oleh satuan sapu bersih (Saberpungli) Polresta Bandar Lampung pada Selasa (20/09) ditetapkan 2 tersangka oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Bandar Lampung.

Kedua tersangka tersebut adalah Nirwan Yustian (50) tahun Kabid pelayanan perizinan dan Edi Efendi ( 50 ) tahun (Staf ASN) dengan barang bukti yang berhasil diamankan Polisi, uang tunai 25 juta , 5 unit Hand phone, 1 berkas surat permohonan izin, 4 rangkap surat izin SIP dan SIPA dan 2 lembar surat tanda terima.

Tersangka Nirwan dikenakan pasal 12 huruf e Undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidanan korupsi sementara Edi dipersangkakan pasal 12 huruf e Undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidanan korupsi JO pasal 56 KUHP

Pada konfersensi pers yang digelar di Mapolresta bandar lampung, Rabu, 30/09/2020 , Kapolresta bandar Lampung, Kombes Yan Budi Jaya kepada media mengatakan dirinya menceritakan kronologis awal Yang bermula Unit Tipikor Satreskrim Polresta Bandar Lampung mendapat informasi masyarakat, yang hendak membuat surat izin pengusahaan air bawah tanah (SIPA) di Kantor Dinas PM-PTSP. Kemudian dalam pengurusan surat izin tersebut, diminta memberikan sejumlah uang yang seharusnya dalam mengurus surat tanpa biaya. Jelas Yan Budi

“Awalnya korban ini diancam, apabila tidak mampu atau tidak mau memberikan uang, maka surat izin tersebut tidak diterbitkan atau dikeluarkan. Setelah itu, tim langsung melakukan penyelidikan terkait laporan ini,

Setelah digeledah di Kantor Dinas PM-PTSP, tepatnya di ruangan Nirwan bersama Edi ditemukan uang tunai Rp 25 juta dalam pecahan uang kertas senilai Rp100 ribu. Uang tersebut ditemukan di dalam kantong celana tersangka Edi.

“Akibat yang dilakukan keduanya ini, terdapat dampak kerugian terutama menghambat pemasukan pajak daerah, karena surat izin tidak dikeluarkan. Dalam situasi Covid-19 ini sehingga perekonomian negara melemah, ditambah adanya hambatan oknum pejabat memperburuk investor untuk berusaha,” sambung Yan Budi Jaya.(Rls/Dani)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here