3 Penetapan Konsiniasi Uang Negara Puluhan Miliar Digugat Pembatalan Karena Sesat Dan Cacat

1
86

BERITAINDONET.COM, Lampung, Oleh karena sangat berpotensi merugikan negara, 3 (tiga) Penetapan Konsiniasi/penitipan dana ganti rugi lahan Bendung Gerak Jabung Lampung Timur diajukan pembatalan ke Pengadilan Negeri Sukadana Lampung Timur. Nilai pembayaran yang pernah dititipkan di Pengadilan mencapai Rp60-an miliar.  

David Sihombing, Kuasa Hukum Korban/Suwardi Ibrahim yang juga sebagai pengaju pembatalan meminta Pembatalan 3 Penetapan Konsiniasi Nomor 1/PDT.P/Kons/2019/PN Sdn Penetapan Nomor 3/PDT.P/Kons/2019/PN, dan Penetapan Nomor 5/PDT.P/Kons/2019/PN). Gugatan pembatalan telah terdaftar di Pengadilan Negeri Sukadana dengan Nomor: 42/Pdt.G/2019/PN.Sdn.

Sebagai Tergugat dalam pembatalan ialah Kepala Balai Besar pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)  Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Besar sebagai Kuasa Membayar Pengadaan Lahan Irigasi dan Rawa II SNVT Mesuji Sekampung Bendung Gerak Jabung yakni selaku Pemohon Konsiniasi. Tergugat merupakan Instansi Pemerintah atau Pengguna Tanah/Yang memerlukan tanah/Pembeli tanah yang sesuai peraturan perundang-undangan bertugas menitipkan uang di Pengadilan Negeri.

Kuasa hukum Pengaju Pembatalan mengungkap alasan hukum harus dibatalkannya ketiga penetapan yang secara hukum cacat dan sesat dilandasi hukum yang pasti dan jelas, dianggap 3 Penetapan konsiniasi tidak sesuai dengan hukum, sehingga dasar penitipan uang ganti rugi objek tanah peruntukan lahan Proyek Stragis Nasional Pembuatan Bendungan Gerak Jabung di Kecamatan Wawai Karya, Kabupaten Lampung Timur, cacat hukum, dan sangat berbahaya apabila penetapan-penetapan tersebut digunakan.

David menjelaskan, 3 penetapan itu cacat dan sesat karena skenario dalam 3 penetapan semua terbalik penerapan hukumnya dengan kebenaran, prosesi atau acara penetapan tersebut tanpa melalui pembuktian surat, dan tanpa keterangan saksi.

“Anehnya tidak ada bukti alas hak atas tanah yang menunjukkan hubungan hukum antara Termohon Konsiniasi atau hubungan dengan Pihak yang disebutkan dalam Penetapan-Penetapan konsiniasi, termasuk isi penetapan-penetapan tersebut tidak memenuhi Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum terkait Persyaratan Penitipan Ganti Kerugian,” jelas David

Kecacatan lainnya diungkap, bahwa isi penetapan itu mengaburkan hubungan hukum Termohon dengan objek tanah. Hal itu menurut David bisa saja disengaja, karena memang surat-surat Termohon sudah disita Pengadilan Negeri Kelas I Tanjungkarang dan sebagian masih dalam pencarian Polda Lampung.

“Sehingga dapat saja ada ketakutan apabila diungkap hubungan hukum alas hak atas objek tanah tanah Termohon/pihak dalam penetapan-penetapan disebutkan dalam penetapan-penetapan,” sambungnya

Ditambahkannya, bahwa 3 Penetapan konsiniasi itu harus dibatalkan dengan segala akibat hukumnya ”Karena dasar yang cacat dan sesat ujungnyapun penyalahgunaan wewenang dan korupsi, dan mengenai uang negara tidak bisa ada cacat hukum di dalamnya,” jelas Kuasa Hukum ini. (R.1.1)

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here