Eksepsi Terdakwa Advokat David Sihombing: Pasal Dakwaan Tidak Sesuai Bunyi Asli Kitab/Terpotong (Jilid IV)

0
35

BERITAINDONET.COM, Lampug: Eksepsi atau keberatan atas dakwan Jaksa mengurai hal yang cukup unik, karena dianggap mendakwa diluar pasal asli dalam KUHP. Sehingga berakibat pada kelengkapan dakwaan dalam hal uraian unsur pasal. Surat eksepsi itu disampaikan dalam sidang lanjutan yang dipimpin hakim Fitri yabg dikenal sebagai hakim Soleha, di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, Kamis, (1/4/2021).

Sebagai komentar lanjutan atas dakwaan JPU, Tim Kuasa hukum dalam surat tertulisnya menyebutkan bahwa Jaksa menuliskan dalam dakwaan halaman terakhir/halaman 4 perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II/David Sihombing diancam pidana dalam pasala 192 ke-1 kuhp jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menurut TIM kuasa hukum, bunyi pasal asli/unsur asli sesuai kuhp pasal dakwaan adalah sebagai berikut: Pasal 192: Barang siapa dengan sengaja menghancurkan, membikin tak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk lalu lintas umum atau merintangi jalan umum darat atau air, atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan atau jalan itu, diancam: Ke-1 dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika karena perbuatan timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas, Ke-2 dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas dan mengakibatkan orang mati. “Dalam dakwaan Jaksa tidak seperti bunyi pasal asli” disampaikan kuasa hukum dalam eksepsi tertulisnya.

Dijelaskan, dalam dakwaan halaman 2 (dua) tidak menyebutkan secara lengkap unsur tindak pidana yang didakwakan seperti akibat perbuatan dugaan tindak pidana sesuai bunyi pasal asli dalam kitap KUHP. Bahwa unsur/bunyi dakwaan telah terpotong atau tidak lengkap dan termasuk JPU mendakwa menggunakan pasal 192 ayat (1), namun mengambil bunyi pasal yang berbeda yang tidak ada dalam KUHP sehingga sangat sulit bagi terdakwa untuk membela diri.

Bahwa bunyi unsur yang berbeda dalam dakwaan atau bunyi unsur pasal yang salah adalah dalam halaman 2 dakwaan (huruf tebal) pada baris 7 s/d 11 dengan bunyi dakwaan sebagai berikut:

“…. Dengan sengaja menghancurkan, membikin tak dapat dipakai atau merusak bangunan lalu lintas umum, atau merintangi jalan umum darat atau air yang dapat menimbulkan bahaya bagi keamanan lalu lintas, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.” “Bahwa pantasan seluruh kronologi dakwaan saling bertentangan, karena isi bunyi pasal yang didakwakan bukanlah isi bunyi pasal yang sebenarnya dalam kuhp;

Jelas tersampaikan dalam eksepsi tertulis bahwa unsur/bunyi pasal yang tidak dicantumkan dalam dakwaan atau bunyi pasal karangan sendiri jaksa adalah bukan sekedar tidak cermat, atau tidak jelas, melainkan melainkan diluar nalar hukum dan logika.

“Bahwa frase “yang dapat menimbulkantidak ada dalam pasal 192 KUHP, bunyi itu hanya ada dalam kopi-paste internet, dan termasuk secara pasti bunyi “yang dapat menimbulkan“, adalah karangan sendiri JPU, dan tidak ada dalam pasal 192 ayat (1) kuhp; Bahwa pantasan jpu juga melegalkan suatu tempat lain dapat menjadi tkp, karena di benak  jpu adalah frase “dapat menimbulkan” padahal unsur pasal yang sebenarnya adalah “ jika karena perbuatan itu timbul”. Artinya akibat perbuatan sudah jelas ada dalam keadaan nyata;

Dijelaskan, bahwa kata “dapat” adalah istilah hukum, artinya bisa “iya” dan bisa “tidak”. Arti kata “dapat” juga adalah “belum”, termasuk kata “dapat” artinya kemungkinan, artinya belum ada akibat.

“Bahwa oleh karena itu dakwaan Jaksa tidak hanya tidak lengkap secara kronologi dan tidak hanya tidak jelas secara kronologi, namun juga dengan teganya mendakwa dengan bunyi pasal yang tidak ada dalam kenyataan. Bagaimana mungkin nantinya mencari kebenaran dalam pasal yang tidak benar isinya? Oleh karena itu dakwaan jaksa harus dinyatakan batal demi hukum, karena tidak cermat, tidak jelas dan lengkap dugaan tindak pidana yang didakwakan. Pasal dakwaan/unsur dalam dakwaan tidak menyebut akibat sesuai pasal/bunyi pasal aslinya, bahkan akibat dalam dakwaan berbeda dengan akibat pasal asli.” ditegaskan Tim Kuasa Hukum dalam eksepsinya.

“Bahwa termasuk eksepsi/keberatan atas dakwaan mebahas dakwaan tidak menyebut akibat perbuatan sesuai pasal asli, membuat dakwaan terkesan ada yang dipaksakan, seperti pasal 192 Ayat (1) dan (2) hanya dua akibat yaitu kecelakaan dan kecelakaan yang menimbulkan kematian (Ayat 2), begitu juga kerugian akibat dugaan perbuatan sesuai pasal asli/unsur asli adalah bukan “dapat, mengakibatkan”, tetapi berakibat nyata atau telah terjadi sebagai akibat.” disampaikan dalam eksepsinya.

Penegasan lainnya, dalam ekspsi diurai bahwa dakwaan terbalik-balik, baik itu bunyi unsur pasal/bunyi pasal dan juga sasaran dakwaan, sehingga sepatutnya menurut hukum dakwaan tidak layak disidangkan secara materi, tidak layak dicari bukti materilnya dalam pokok perkara, karena jaksa penuntut umum sendiri sudah mengakui tanpa akibat sesuai pasal, masih “dapat”, sementara bunyi pasal “timbul akibat”.

Sehingga, oleh karena dakwaan harus dipandang sebagai dakwaan yang kabur, tidak cermat tidak jelas serta tidak layak secara hukum disidangkan dan harus dinyatakan batal demi hukum, karena jika dakwaan dilanjutkan ke pokok perkara maka sangat kesulitan untuk terdakwa melakukan pembelaan diri dan semua menjadi hancur, karena ketidakcermatan dan ketidakjelasan termasuk ketidaklengkapan saja sudah harus dipandang dakwaan batal demi hukum, namun pembuatan dakwaan Jaksa lebih serius parahnya dari itu semua, lebih serius dari kesalahan dakwaan dalam pasal 142 Ayat 2 & 3 KUHP. (Parulian S/R.1.1).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here