Camat Merbau Mataram Harus Tegas, Panitia Pilkades Tanjung Baru Tak Netral, Rawan Konflik!

0
21

BERITAINDONET.COM, Lampung Selatan : Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mengharapkan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak Gelombang 1 pada tahun 2021 ini terlaksana dengan Aman dan Kondusif. Namun, kondusifitas itu tidak terlepas dari Penyelenggara Pilkades itu sendiri, khususnya Panitia Pilkades tingkat Desa sebagai ujung tombak terlaksananya Pilkades yang jujur, adil dan menghasilkan Pilkades yang berkualitas.

Diketahui, Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) adalah sebuah pesta Demokrasi, pesta disaat rakyat bebas untuk menentukan pilihanya dalam menentukan seseorang yang dianggap pantas dan cakap untuk memimpin Desa.

Namun, pesta rakyat itu juga tidak terlepas dari peran aktif Panitia Pelaksana Pilkades, kondusifitas akhir dari hasil pelaksanaan Pilkades itu ada di tangan Panitia, sehingga Panitia sebagai pelaksana Pilkades benar-benar dituntut untuk berpijak pada aturan dan mengedepankan Netralitas, agar tercipta Pilkades yang bersih, kondusif dan tidak mencederai norma-norma Pesta Demokrasi Pilkades.

Hal itu seperti dikatakan oleh Sekjen LSM Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (GEMAK) Lampung, Andhika Saputra, dalam menyikapi keluhan Calon Kepala Desa dan Masyarakat Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram terkait adanya dugaan Panitia Pilkades yang menjadi Tim sukses (Timses) salah satu Calon Kepala Desa.

Menurut Andhika, Panitia sebagai pelaksana Pilkades itu harus benar-benar berpijak pada aturan dan mengedepankan kenetralan. Dikarenakan, Panitia menjadi motor terlaksananya hajat Demokrasi Pilkades yang berkualitas, semua mekanisme dan tahapan-tahapan Pilkades itu semua dilaksanakan oleh Panitia.

“Kalau dugaan adanya Panitia Pilkades Tanjung Baru menjadi Timses salah satu calon kades benar terjadi, maka adanya peluang Pilkades tidak terlaksana dengan Aman dan Kondusif itu sangat besar. Dikarenakan, ke-5 Calon Kades ini masing-masing pasti mempunyai basis dukungan dari masyarakat, dukungan calon inilah yang berjuang untuk menjadikan calonnya agar terpilih menjadi pemenang dalam Pilkades ini. Ketika pendukung calon ini merasa dirugikan dengan ketidak netralan Panitia apalagi sampai Panitia itu menjadi Timses salah satu calon, maka ini akan menimbulkan konflik dalam Pilkades itu,” bebernya kepada Bongkar Post pada Minggu (25/7).

Dijelaskannya, untuk dapat mengeliminir kejadian atau masalah yang tidak di inginkan dalam Pilkades, maka dalam penyelenggaraan Pilkades dibutuhkan Panitia yang Efektif sehingga dapat melaksanakan Pilkades yang bersih, lancar, aman, tertib dan kondusif.
Yang dimaksud efektif adalah Panitia Pilkades yang dapat melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur (peraturan per undang-undangan) sebagai Panitia Pilkades.

Bila dilihat dalam Permendagri No.112 tahun 2014 tentang Pilkades pada Bagian 2 Paragraf 1 pasal 9 tentang tugas Panitia, pada ayat (a) merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan Pilkades. Maka fungsi Panitia benar-benar sebagai motor penggerak dalam melaksanakan Pilkades.

“Jelaskan, fungsi dari Panitia itu, peluang begitu besar untuk dekat dengan masyarakat, kalau sampai tidak netral apalagi ikut jadi timses, kira-kira bisakah calon kades melarang panitia untuk tidak dekat dengan masyarakat,” jelasnya.

“Ketika Panitia tidak netral dan menjadi timses salah satu calon, maka peluang bebas untuk dekat dengan masyarakat itu bisa dijadikan modal. Kalau sudah seperti ini, bisakah Pilkades terlaksana dengan Kondusif, kalau dalam Pilkades itu terjadi suatu masalah, kira-kira siapa yang dirugikan, tentunya masyarakat Desa Tanjung Baru,” sambungnya.

Andhika pun menegaskan, hajat Pilkades itu adalah hajat Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang membentuk Panitia Pilkades itu adalah BPD, Panitia Pilkades bisa melaksanakan Tahapan-tahapan Pilkades itu berawal adanya Surat Keputusan (SK) BPD. Tanggung Jawab BPD begitu besar dengan hasil pelaksanaan Pilkades. BPD pun seyogyanya mengetahui unsur keanggotaan Panitia Pilkades, berapa persen dari unsur Perangkat Desa dan berapa persen dari unsur di luar Perangkat Desa (tokoh masyarakat).

“Kalau yang kita lihat, Panitia Pilkades di Tanjung Baru ini, hanya ada satu orang dari unsur Perangkat Desa dan itupun bukan menjadi Ketua Panitia. Sementara yang lebih mengetahui tentang Desa, baik secara administrasi maupun kemasyarakatan itu adalah Perangkat Desa,” tegasnya.

Dengan adanya dugaan Panitia menjadi Timses salah satu calon, menurut Andhika, pihak yang berwenang seperti, Pemdes, BPD, Panitia Kecamatan dan Camat sebagai kepala Wilayah Kecamatan Merbau Mataram harus tanggap dan segera mengambil langkah tindakan tegas. Dikarenakan, semua pihak terutama masyarakat Tanjung Baru sangat menginginkan Pilkades yang kondusif dan berkualitas.

“Ini perannya BPD, Panitia Kecamatan dan Camat Merbau Mataram, ajak duduk bersama semua Calon, Panitia Desa untuk mencari solusi agar Hajat Pilkades Tanjung Baru ini terlaksana dengan jujur, bersih, aman dan kondusif. Jangan sampai permasalahan ini timbul gejolak yang tidak diinginkan karena kalau dibiarkan kita khawatir akan timbul gejolak yang pada akhirnya akan menjadi konflik. Perlu diingat, masyarakat sangat menginginkan Pilkades ini terlaksana dengan jujur, bersih, aman dan kondusif,” pungkasnya.

Sementara, Ketua BPD Tanjung Baru, Matsari dan Camat Merbau Mataram, Heri Purnomo, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp terkait info Panitia Pilkades Tanjung Baru menjadi Tim sukses (Timses) salah satu calon kades. Ternyata keduanya seperti kompak tidak menjawab, kemungkinan baik Ketua BPD maupun Camat Merbau Mataram kurang tanggap dengan kondisi politik Pilkades di Tanjung Baru. (ps/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here