Eksepsi Terdakwa Advokat David Sihombing (Jilid V)

0
38

BERITAINDONET.COM, Lampung: Di hampir seluruh keberatan Terdakwa yang disampaikan melalui kuasa hukumnya, diakui tergambar Dakwaan tidak jelas dan tidak cermat karena mendakwa tanpa mematuhi asas hukum ketentuan pasal 63 Ayat (2) KUHP. Hal tersebut disampaikan pada sidang terbuka online disiarkan langsung dari Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang dengan Terdakwa seorang Advokat bernama David Sihombing beserta Kliennya.

Agenda kali ini merupakan penyampaian keberatan atas dakwaan Jaksa. Banyak poin keberatan yang disampaikan diantaranya dugaan menabrak asas hukum.

Tim Kuasa Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Merah Putih menyampaikan dakwaan Jaksa tidak mematuhi asas hukum.

“Bahwa sesuai pasal 63 ayat (2) kuhp sebagai berikut Jika suatu perbuatan masuk dalam aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Bahwa pasal 63 Ayat (2) KUHP kekuatannya tidak hanya sebagai pasal, melainkan juga asas, yang tingkat kekuatan hukumnya lebih tinggi.” diuangkap Kuasa Hukum dalam surat tertulisnya yang telah diserahkan kepada Majelis Hakim, yang dipimpin Hakim Fitri.

Bahwa kuhp tidak mengatur pengertian jalan, jalan umum dan administrasi jalan secara status tingkatan, termasuk tidak mengatur siapa penanggungjawab jalan/penyelenggara jalan, namun hal itu semua diatur dalam undang-undang jalan yaitu undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan.

Ditegaskan dalam eksepsinya, kasus a quo adalah spesifik, yaitu dugaan menutup jalan umum, bukan menutup lalu lintas umum, bukan juga hanya sekedar dugaan menutup jalan, melainkan ada istilah khusus yaitu “jalan umum” serta dugaan akibat hukumnya yang disebut sebagai kerugian korban.

“Bahwa secara murni dan pasti, aturan hukum tentang jalan, diatur dalam Undang-Undang Jalan Nomor: 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, dan terkait Lalu Lintas Angkutan Jalan/Pengemudi dan Terminal diatur dalam Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan, bukan dalam KUHP.” disampaikan dalam eksepsi para Terdakwa. Sehingga menurut kuasa hukum Para Terdakwa bahwa KUHP sama sekali tidak menjelaskan pengaturan defenisi jalan, bagian bagian jalan, status jalan dan sebagainya.

Termasuk pendapat Para Kuasa Hukum, bahwa kenapa ada nama “jalan umum”? Tentu karena ada jalan khusus dan definisi jalan umum dan jalan khusus diatur dalam pasal 1 Ayat (5) dan Ayat (6) Undang-Undang Nomor: 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

“Bahwa begitu juga tentang penanggungjawab jalan/penyelenggara jalan tidak dijelaskan dalam KUHP melainkan ada di dalam Undang-Undang Jalan Nomor: 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Bahwa dalam pasal 143 KUHP sudah mengkategorikan dakwaan batal demi hukum, jika suatu dakwaaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. Bahwa dakwaan jaksa penuntut umum tanpa dapat diartikan sesuai kuhp karena landasan atau asas mendakwa salah landasan, sementara seperti diketahui nama atau definisi adalah tanda pengenal suatu keadaan, bahkan orang yang meninggal saja disebut meninggalkan nama, namun dakwaan jaksa tanpa dapat dimengerti kemana arahnya, karena tidak dapat dimengerti suatu arah dan tujuan dakwaan jika definisi-definisi istilah dalam dakwaan tidak dapat dicari dalam pasal dakwaan KUHP, dan tanpa mengerti atau tanpa pengertian yang jelas maka siapapun tidak mungkin memahami atau menerimanya, karena itu tidak mungkin mencari bukan materil dakwaan yang salah.” disampaikan dalam eksepsi Para Terdakwa melalui kuasa hukumnya.

Petitum eksepsi Tim Kuasa Hukum pada intinya meminta kepada Majelis Hakim agar 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Terdakwa yang disampaikan penasihat hukum para terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Batal dan Batal Demi Hukum. 3. Memerintahkan agar Terdakwa I Subroto dan Terdakwa II David sihombing, segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara setelah putusan ini dibacakan.

Kasus viral ini akan disidang kembali di Pengadilan Negeri Kelas A Tanjungkarang Kamis, (15/4/2021) sekitar Pukul 9.30 WIB, dengan agenda pembacaan putusan sela. (Parulian S./R.1.1).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here